KPK: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Peringkat Ketiga se-ASEAN

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dalam pembukaan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2017 di Ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta, 11 Desember 2017. TEMPO/Lani Diana

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan, saat ini indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perseption index (CPI) Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asean. Hal ini menunjukkan, Indonesia berada di arah yang benar dalam memberantas korupsi.

"Indeks persepsi korupsi kita di arah yang betul karena kita bisa tunjukan perbaikan secara nyata," kata Agus dalam peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia 2017 dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2017 di ruang Birawa, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin, 11 Desember 2017.

Baca: KPK: Gerakan Antikorupsi Itu Sudah Seharusnya dari Masyarakat

Agus berujar, posisi Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 1999. IPK Indonesia pada era Orde Baru berada di urutan paling bawah se-ASEAN. Ketika itu, Indonesia hanya meraih skala 17 dari 100. Kini, Indonesia menyalip Filipina dan Thailand.

Posisi Indonesia saat ini masih kalah dari Singapura. Negara tetangga itu kini menempati peringkat teratas. Mengenai hal itu, Agus menilai hal itu wajar lantaran KPK versi Singapura sudah ada sejak 1952, sedangkan Indonesia baru membentuk KPK pada 2002. Karena itu, kata dia, seluruh elemen yang berperan dalam pemberantasan korupsi mulai dari pemerintah hingga masyarakat perlu bergerak bersama-sama. "Begitu kita bersama bergerak mudah-mudahan IPK kita (Indonesia) bisa naik drastis," ujar Agus.

Dalam kesempatan itu, Agus juga menyoroti mengenai legislasi Undang-Undang Korupsi Indonesia. Ia menilai UU Korupsi di negara ini masih banyak kekurangan. Salah satunya adalah UU Korupsi yang masih kuno karena hanya menyentuh keuangan negara. "Kita harus meluaskan bahwa yang namanya suap-menyuap juga di sektor swasta," katanya.

Baca juga: Jokowi Sempat Binggung Dapat Gelar Pelapor Gratifikasi Terpatuh 

Presiden Joko Widodo percaya Indonesia adalah salah satu negara paling aktif dalam penegakan hukum untuk korupsi. Jokowi berujar, negara tidak bisa menunda lagi untuk memperbaiki sistem pelayanan, administrasi, dan pengetahuan serta partisipasi masyarakat. "Keterbukaan dan aturan yang jelas harus ditingkatkan," kata Jokowi yang juga hadir di acara Hari Antikorupsi itu.






Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

9 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah


KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

12 jam lalu

KPK Tuntut Bupati Langkat Nonaktif Terbit Perangin Angin 9 Tahun Penjara

Jaksa KPK juga menuntut hak politik Bupati Langkat nonaktif Terbit Perangin Angin dicabut selama lima tahun setelah menjalani pidana.


Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

13 jam lalu

Kapolri Siapkan 1.800 Personel di Papua untuk Bantu KPK Tangkap Lukas Enembe

Kapolri mengatakan penyiapan personel untuk membantu KPK menangkap Lukas Enembe itu adalah upaya Polri mendukung pemberantasan korupsi.


Saat Firli Bahuri Sandingkan Komunis dan Korupsi

13 jam lalu

Saat Firli Bahuri Sandingkan Komunis dan Korupsi

Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, selain komunis, bahaya laten korupsi juga menjadi musuh bersama masyarakat.


KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

14 jam lalu

KPK Jadwal Ulang Pemeriksaan Tujuh Saksi dalam Kasus Suap Rektor Unila

KPK jadwalkan ulang pemeriksaan tujuh saksi dalam kasus suap Rektor Unila. Mereka tidak hadir dalam pemeriksaan hari kamis kemarin


KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

15 jam lalu

KPK Dalami Arahan Rektor Unila Nonaktif Soal Seleksi Tertutup Mahasiswa Baru

KPK memeriksa empat orang saksi dalam kasus suap dan gratifikasi yang menyeret Rektor Unila Karomani.


Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

17 jam lalu

Apa Itu Restorative Justice dan Ketentuan Penerapannya?

Pengertian dari restorative justice tertuang di dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020


Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

20 jam lalu

Jadi Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak Punya Harta Rp 8,9 Miliar

Johanis Tanak terakhir kali melaporkan hartanya pada 14 April 2022. Kala itu jabatannya adalah jaksa fungsional menjelang pensiun.


Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

1 hari lalu

Lukas Enembe Ingin Berobat ke Luar Negeri, Paulus Waterpauw: Tuman

Lukas Enembe dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Beralasan sakit.


Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

1 hari lalu

Paulus Waterpauw Minta Lukas Enembe Mundur: Hati Saya Menangis

Paulus Waterpauw meminta Lukas Enembe untuk melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Papua.