Suciwati Menilai Pemerintah Cuci Tangan Soal Dokumen TPF Munir

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Istri mendiang pejuang HAM Munir Said Thalib, Suciwati (dua kiri) bersama Koordinator Kontras Yati Andriyani (dua kanan), memberikan keterangan kepada awak media, di Kantor Kontras, Jakarta, 16 Agustus 2017. Suciwati menyatakan kekecewaanya atas sikap pemerintah tidak membuka laporan temuan investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) atas kasus pembunuhan Munir terkait putusan MA menolak kasasi yang diajukan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan pada 27 Februari 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    Istri mendiang pejuang HAM Munir Said Thalib, Suciwati (dua kiri) bersama Koordinator Kontras Yati Andriyani (dua kanan), memberikan keterangan kepada awak media, di Kantor Kontras, Jakarta, 16 Agustus 2017. Suciwati menyatakan kekecewaanya atas sikap pemerintah tidak membuka laporan temuan investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) atas kasus pembunuhan Munir terkait putusan MA menolak kasasi yang diajukan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan pada 27 Februari 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Istri mendiang aktivis hak asasi manusia Munir Said Thaib, Suciwati, mengatakan belum ada kejelasan soal keberadaan dokumen tim gabungan pencari fakta yang mengungkap kasus pembunuhan suaminya pada 7 September 2004 lalu. “Ya, itu cara mereka (pemerintah) untuk cuci tangan saja. Memangnya Presidennya enggak tahu? Kan yang bikin keppres (keputusan presiden) itu Presiden,” ujarnya kepada Tempo, 10 Desember 2017.

    Dokumen hasil investigasi Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir disebut hilang di Sekretariat Negara. Pada Oktober lalu, Komisi Informasi Pusat telah memenangkan gugatan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta serta Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) ke Kementerian Sekretariat Negara perihal pembukaan temuan TPF itu ke publik. Namun Kementerian Sekretariat Negara mengajukan banding dan dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara.

    Baca: Suciwati Masih Yakin Dokumen TPF Munir Tak Hilang

    Dokumen berisi laporan TPF tentang kasus pembunuhan Munir itu disebut hilang pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TPF disebutkan memberikan langsung dokumen itu kepada SBY pada 2005.

    SBY diketahui sebagai orang terakhir yang memegang data asli laporan TPF. SBY mengatakan telah menyerahkan salinan dokumen tersebut kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Sekretariat Negara.

    Namun Sekretaris Negara membantah informasi bahwa dokumen hasil investigasi TPF kasus kematian Munir hilang di Sekretariat Negara. Menurut Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri Sekretaris Negara era SBY, dokumen itu tidak pernah diserahkan ke Kementerian.

    Simak: Konser Penggalangan Dana Omah Munir Dapat Rp 900 Juta

    Koordinator Kontras Yati Andriyani mengatakan, alih-alih menindaklanjuti putusan KIP, yang terjadi di pemerintahan justru drama saling lempar tanggung jawab antara Jokowi dan SBY.

    Menurut Yati, dokumen itu seharusnya tersimpan baik di Kementerian Sekretariat Negara. Ketika salinan dokumen telah dikirimkan kembali oleh SBY, kata Yati, seharusnya tidak ada alasan bagi Presiden menunda mengumumkan dokumen TPF Munir kepada masyarakat.

    Suciwati menuturkan siapa pun presidennya, maka dia harus bertanggung jawab. “Capek enggak, sih, kalo gitu? Ini diajarin bodoh terus, enggak ada pendidikan politik kalo begitu. Kita terus-menerus ditipu,” ucapnya.

    RIANI SANUSI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.