Jokowi Berfokus ke Hak Dasar Kemudian Perkara HAM

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo didampingi Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Mensesneg Pratikno dan Juru Bicara Presiden Johan Budi menjawab pertanyaan wartawan usai menyampaikan pernyataan sikap terkait pernyataan sepihak Amerika Serikat atas diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 7 Desember 2017. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    Presiden Joko Widodo didampingi Menkopolhukam Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Mensesneg Pratikno dan Juru Bicara Presiden Johan Budi menjawab pertanyaan wartawan usai menyampaikan pernyataan sikap terkait pernyataan sepihak Amerika Serikat atas diakuinya Yerusalem sebagai ibu kota Israel di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 7 Desember 2017. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Solo - Presiden Joko Widodo, dalam peringatan Hari HAM Sedunia, mengakui penyelesaian perkara-perkara HAM di masa lalu masih menjadi PR. Meski begitu, ia menyampaikan bahwa dia ingin berfokus ke pemenuhan hak-hak dasar dahulu.

    Hak-hak dasar yang dimaksud Presiden Joko Widodo adalah pemenuhan hak atas pendidikan dan kesehatan. Ia berkata, fokus pemerintah terhadap hal itu terlihat dari pembagian Kartu Indonesia Pintar kepada 17,9 juta penerima dan Kartu Indonesia Sehat untuk 92,4 juta penerima.

    "Yang paling penting adalah seberapa banyak kebijakan itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya di Solo, Ahad, 10 Desember 2017.

    Baca juga: Ketika Warga Pacitan Anggap Jokowi Lebih Membumi dari SBY

    Presiden Joko Widodo melanjutkan, kebiasaannya melakukan blusukan juga merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak dasar. Tepatnya, blusukan untuk melihat hak-hak dasar apa yang belum terpenuhi.

    "Kami terus berusaha menggali, mendengarkan masalah dan keinginan masyarakat," ujarnya menegaskan.

    Dalam peringatan Hari HAM Sedunia ini, beberapa daerah mendapat penghargaan dari Presiden Joko Widodo lantaran dianggap berhasil memberikan pemenuhan hak dasar kepada warganya. Provinsi yang menerima penghargaan tersebut adalah Jawa Tengah, Bangka Belitung, serta Bali.

    Kabupaten Tapin, Sangihe, dan Mimika juga mendapat penghargaan yang sama dari Presiden. Sedangkan untuk kategori kota, penghargaan tersebut diberikan kepada Surakarta, Gunungsitoli, dan Ambon.

    AHMAD RAFIQ | ISTMAN M.P.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.