Polemik Yerusalem, Menlu Retno Akan Diplomasi ke Tiga Negara

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Luar Negeri  Retno Marsudi, menggunakan scraf Palestina saat akan menghadiri acara Forum Demokrasi Bali di Tangerang, 7 Desember 2017. AP

    Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, menggunakan scraf Palestina saat akan menghadiri acara Forum Demokrasi Bali di Tangerang, 7 Desember 2017. AP

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan bertolak ke tiga wilayah, yaitu Amman, Istanbul, dan Brussel, hari ini. Kunjungannya tersebut bertujuan memperkokoh perjuangan diplomasi Indonesia untuk Palestina serta membahas polemik Yerusalem.

    "Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia akan selalu bersama Palestina," kata Retno dalam video yang diterima Tempo dari juru bicara Kementerian Luar Negeri, Armanatha Nasir, Ahad, 10 Desember 2017.

    Baca: Bahas Soal Yerusalem, Jokowi Telepon Presiden Palestina

    Di Amman, Yordania, Retno akan bertemu dengan menteri luar negeri dari Palestina dan Yordania. Kemudian, ia akan mendampingi Presiden menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Istanbul, Turki, pada 13 Desember mendatang.

    Retno akan melanjutkan perjalanannya ke Brussel, Belgia, untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Uni Eropa. Pertemuan tersebut, kata Retno, bertujuan memperkuat dukungan negara Barat agar menolak rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. "Dan untuk tidak memindahkan kedutaannya ke Yerusalem," ucapnya.

    Baca: Sekitar 4000 Orang Ikuti Aksi Bela Palestina di Depan Kedubes AS

    Pada Rabu, 6 Desember lalu, Donald Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ia pun berencana memulai proses pemindahan Kedutaan Besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem.

    Trump mengatakan keputusannya itu sebagai pemutusan terhadap kebijakan yang gagal selama puluhan tahun di Yerusalem. Menurut Trump, menolak mengakui Yerusalem justru tidak membawa perdamaian antara Israel dan Palestina menjadi lebih dekat.

    Beberapa negara Arab telah mengecam keputusan Trump tersebut. Yordania mengatakan keputusan Trump itu tidak sah secara hukum karena mengkonsolidasikan pendudukan Israel atas sektor timur kota yang diperebutkan dalam perang pada 1967.

    Pengumuman Trump itu juga dianggap melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menetapkan tidak adanya pengakuan atas pendudukan Israel di tepi barat dan sektor timur kota Yerusalem. Amnesty International juga mengecam keputusan Trump, yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan akan memindahkan Kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem.


     

     

    Lihat Juga