Minggu, 22 September 2019

Gatot Nurmantyo Berencana Pamitan ke Pangab di ASEAN

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jenderal Gatot Nurmantyo usai upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 9 Desember 2017. Tempo/Zara Amelia

    Jenderal Gatot Nurmantyo usai upacara serah terima jabatan Panglima TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 9 Desember 2017. Tempo/Zara Amelia

    TEMPO.CO, Jakarta - Setelah melepas jabatan sebagai Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo berencana menyambangi para koleganya Panglima Angkatan Bersenjata dari negara Asia Tenggara (ASEAN). Gatot akan berpamitan kepada mereka.

    “Mengunjungi sahabat-sahabat saya, para panglima negara ASEAN, untuk berpamitan,” kata Gatot di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Sabtu, 9 Desember 2017. Dalam kunjungan tersebut, Gatot berencana meminta maaf kepada para panglima di ASEAN. Sebab, dirinya tidak sempat berpamitan kepada mereka selagi menjabat sebagai Panglima TNI.

    Baca juga: Alasan Gatot Nurmantyo Tak Mau Berikan Pesan ke Hadi Tjahjanto

    Gatot menekankan, dirinya mengunjungi para Panglima ASEAN bukan sebagai Panglima TNI. “Tapi sebagai Jenderal Gatot Nurmantyo,” ucap dia

    Jenderal Gatot Nurmantyo telah resmi menyerahkan jabatannya sebagai Panglima TNI kepada Marsekal Hadi Tjahjanto. Upacara serah terima jabatan itu digelar di Mabes TNI hari ini. Gatot menyerahkan tongkat komando sebagai tanda resminya pergantian jabatan Panglima TNI. Serah terima jabatan ini dilakukan setelah Presiden Indonesia Joko Widodo melantik Hadi Tjahjanto di Istana Negara kemarin.

    Baca juga: Setelah Lengser dari Panglima TNI, Gatot Nurmantyo Akan Umrah

    Namun, Gatot Nurmantyo belum mengungkapkan kapan akan melaksanakan rencana kunjungan itu. Selain mengunjungi Para Panglima ASEAN, rencananya, besok Gatot akan berziarah ke makam kedua orang tuanya. Dia juga akan melaksanakan Umrah ke Tanah Suci pada Senin, 9 Desember 2017 mendatang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.