Minggu, 22 September 2019

BNPT: Waspadai Kabar Kematian Bahrun Naim

Reporter:
Editor:

Suseno

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Muhammad Bahrun Naim Anggih Tamtomo alias Bahrun Naim. ANTARA/DOK SOLOPOS/Dwi Prasetya

    Muhammad Bahrun Naim Anggih Tamtomo alias Bahrun Naim. ANTARA/DOK SOLOPOS/Dwi Prasetya

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Suhardi Alius mengatakan kabar kematian pentolan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) asal Indonesia, Bahrun Naim, hingga saat ini belum dapat dipastikan. "Kami belum bisa menentukan, apakah yang bersangkutan tewas," ucap Suhardi dalam konferensi pers di Yogyakarta, Jumat, 8 Desember 2017.

    Menurut Suhardi, kabar meninggalnya Bahrun perlu diwaspadai. Sebab, itu dapat menjadi penyesatan informasi dalam aspek pemberantasan terorisme. “Kepolisian juga sudah membuka saluran yang sama untuk menelusuri informasi itu," ujarnya.

    Suhardi menuturkan, hingga saat ini, BNPT masih melakukan penelusuran kebenaran informasi tersebut bersama Kementerian Luar Negeri. “Kita jangan terpancing, seperti Abu Jandal dulu juga demikian. Kita harus check and recheck. Bisa saja nanti semacam penyesatan," katanya.

    Bahrun diduga merupakan dalang Bom Thamrin, Jakarta Pusat, pada Januari 2016. Diketahui, dia merupakan pemimpin Jemaah Ansharud Daulah, organisasi perekrutan teroris di Indonesia. Bahrun dikabarkan meninggal di Abu Hamam pada 30 November 2017 dalam pertempuran melawan tentara Suriah.

    Kepala Bagian Penerangan Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI Komisaris Besar Martinus Sitompul menuturkan Bahrun masih terlihat di Suriah. Martinus menyebutkan Polri telah memasukkan nama Bahrun Naim dalam daftar pencarian orang. Dia diburu atas serangkaian kejahatan teror yang terjadi di Indonesia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.