Fadli Zon Wakili DPR Hadiri Pelantikan Panglima Hadi Tjahjanto

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menghadiri Rapat Paripurna ke-13 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 7 Desember 2017. Pada Rapat Paripurna ini DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto untuk diangkat menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menghadiri Rapat Paripurna ke-13 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 7 Desember 2017. Pada Rapat Paripurna ini DPR menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto untuk diangkat menjadi Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Fadli Zon menjadi perwakilan DPR dalam acara pelantikan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia hari ini, Jumat, 8 Desember 2017.

    "Fadli Zon sebagai Wakil Ketua DPR Bidang Polhukam yang akan hadir mewakili kami semua," kata Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan di Media Center DPR, Jumat.

    Baca juga: 9 PR Panglima Baru Marsekal Hadi Tjahjanto Versi Kontras

    Pelantikan Hadi Tjahjanto dilakukan di Istana Negara, Jakarta, pukul 16.30. Hadi telah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Pertahanan DPR pada Rabu, 6 Desember 2017. Setelah ujian, anggota DPR yang hadir di situ menyetujui penunjukan Hadi sebagai Panglima TNI. Dalam rapat paripurna pada Kamis, 7 Desember 2017, DPR mengesahkan jabatan baru Hadi.

    Baca juga: Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TNI, Siapa Jabat KSAU?

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunjuk Hadi sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo, yang memasuki masa pensiun pada Maret 2018. Surat penunjukan Hadi Tjahjanto dikirimkan ke DPR pada Senin, 4 Desember 2017.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.