Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tito Karnavian: Bersihkan Copet, Jambret, Preman atau Saya Copot

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) memeriksa pasukan saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Polisi Perairan dan Udara (Polairud), di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, 5 Desember 2017. Dalam sambutannya pada HUT Polairud, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta jajaran Polairud untuk ikut mengamankan Pemilukada serentak 2018. ANTARA FOTO
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (kanan) memeriksa pasukan saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-67 Polisi Perairan dan Udara (Polairud), di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, 5 Desember 2017. Dalam sambutannya pada HUT Polairud, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta jajaran Polairud untuk ikut mengamankan Pemilukada serentak 2018. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menghadapi arus mudik dan balik pada perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang, Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan anak buahnya mewaspadai berbagai kerawanan dan tindak kriminalitas.

"Tadi saya sudah kumpulkan semua Kapolda. Kerawanan yang utama yang kami waspadai adalah terorisme," kata Tito seusai mengikuti rapat kabinet paripurna di Istana Bogor, Rabu, 6 Desember 2017.

Kerawanan lain yang diwaspadai adalah arus mudik dan arus balik. Ini dilakukan karena masa liburan Natal dan Tahun Baru lumayan panjang. Polri akan menggunakan pola yang persis sama seperti penanganan arus mudik dan arus balik pada Lebaran lalu.

Baca juga: Kapolri Tito Karnavian Pimpin Upacara Peringatan HUT Polairud

Menurut Tito, pihaknya telah berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait untuk mengantisipasi arus mudik dan balik, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, serta Pertamina.

Kerawanan ketiga adalah masalah sembako. Polri akan menjaga agar jangan terjadi penimbunan bahan pangan yang akan membabani masyarakat. Upaya ini dilakukan agar stabilitas harga terjaga dan inflasi bisa ditekan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk hal ini, Tito mengaku akan mengadakan rapat koordinasi bersama Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian pada Senin atau Selasa pekan depan. "Ini untuk menekan jangan sampai terjadi penimbunan, mafia-mafia. Ini kami akan sikat," ujar Tito.

Keempat adalah kerawanan kejahatan konvensional, misalnya copet, jambret. Untuk soal ini, Tito mengaku telah memerintahkan pada para Kapolda dan Kapolsek untuk membersihkan preman, calo, tukang bius, yang berada di bandara, pelabuhan, maupun stasiun.

Baca juga: Kapolri Tito Karnavian Melantik 3 Kapolda Baru

Semua tempat-tempat itu harus bersih dari preman-preman mulai Rabu ini. "Itu perintah saya. Bersihkan pelabuhan, bandara, stasiun dari calo, copet, jambret, tukang todong, tukang bius, segala macam. Bersihkan. Yang enggak bisa bersihkan, ya, saya copot," kata Tito.

Yang terakhir adalah pengamanan kegiatan-kegiatan keagamaan. Tito Karnavian menegaskan tidak boleh ada kegiatan sweeping. Jika ada pelanggaran, maka yang dilakukan adalah penegakan hukum.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

2 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ditemui usai melaksanakan Salat Idulfitri 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. TEMPO/Adinda Jasmine
Mendagri Tito Karnavian Angkat Bicara soal Status Gus Muhdlor Jadi Tersangka

Gus Muhdlor telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK pada 16 April 2024.


Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

3 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kedua kiri) didampingi Penjabat Gubernur Jawa Timur yang baru dilantik Adhy Karyono (kiri), pejabat lama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kedua kanan) dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak (kanan) berfoto bersama usai pelantikan Penjabat Gubernur Jawa Timur di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat 16 Februari 2024. Adhi Karyono yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Provinsi Jatim itu secara resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jatim menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang berakhir masa jabatannya pada 13 Februari 2024 lalu. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.
Khofifah Jadi Satu-satunya Gubernur yang Dapat Satyalancana

Khofifah menjadi satu-satunya gubernur karena Jatim menjadi provinsi berkinerja terbaik berturut turut.


Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

3 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Mengenali Beragam Jenis Satyalencana

Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.


Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

3 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Solo dan Medan Dapat Penghargaan Satya Lencana, Tito Karnavian Bilang Penilaian Tak Diintervensi

Tito Karnavian menjelaskan bahwa penilaian dalam penghargaan ini tidak dilakukan sendiri oleh Kemendagri.


Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

3 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyerahkan penghargaan Satyalencana kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII  tahun 2024 di Surabaya, Jawa Timur Kamis 25 April 2024. Humas Pemkot Surabaya
Kata Bobby Nasution dan Tito Karnavian soal Gibran Tak Ada Dalam Daftar Penerima Satyalancana

Nama Gibran sebelumnya diagendakan menerima Satyalancana. Begini jawaban Bobby Nasution dan Mendagri Tito Karnavian.


Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

13 hari lalu

Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, Jimly Asshidiqie, saat ditemui usai sidang etik MKMK di Gedung MKRI 2, Jakarta, Rabu, 1 November 2023. TEMPO/Han Revanda Putra.
Soal Hasil Pilpres 2024, Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian Kompak Bilang Begini

Jimly Asshidiqie dan Tito Karnavian kompak buka suara terkait hasil Pilpres 2024. Begini katanya.


Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

15 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pandangan pemerintah soal RUU DKJ dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tito Karnavian Minta Semua Pihak Move On dan Menerima Hasil Pemilu

Mendagri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk bersatu kembali pasca Pemilu Serentak 2024.


DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

27 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.


RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

27 hari lalu

RUU DKJ Disahkan, Gibran Bakal Punya Kewenangan Besar di Kawasan Aglomerasi?
RUU DKJ Disahkan DPR sebagai Undang-undang Terdapat Soal Kawasan Aglomerasi, Begini Penjelasannya

RUU DKJ disahkan DPR sebagai undang-undang, di sana terdapat soal Dewan Kawasan Aglomerasi yang nanti akan dipimpin wakil presiden.


DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

28 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menerima berkas laporan pembahasan RUU DKJ dari Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Agtas dalam Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Resmi Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-Undang, PKS Menolak

Sebelum palu diketuk, PKS sempat mengajukan interupsi terkait RUU DKJ. Mereka mengusulkan agar Jakarta tetap menjadi ibu kota legislasi.