Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Hadi Tjahjanto Tegaskan Lagi Jaminan Netralitas TNI di 2019

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto bersiap menjalani fit and proper tes (uji kelayakan dan kepatutan) sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR RI, Jakarta Pusat, 6 Desember 2017. Marsekal Hadi Tjahjanto diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto bersiap menjalani fit and proper tes (uji kelayakan dan kepatutan) sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR RI, Jakarta Pusat, 6 Desember 2017. Marsekal Hadi Tjahjanto diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan siap menjaga netralitas TNI dalam menghadapi tahun politik 2019 mendatang.

"Yang penting netralistas dan soliditas yang kita jaga, itu saja," kata Hadi seusai menerima Anggota Komisi I DPR di rumah dinasnya, Jalan Rajawali Timur, Kompleks Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis, 7 Desember 2017.

Netralitas TNI dari politik praktis juga disampaikan Hadi saat fit and proper test oleh Komisi I DPR pada Rabu, 6 Desember 2017). "Saya sampaikan visi misi di antaranya tetap kita akan menjaga soliditas tentunya itu yang akan saya jaga dan netralitas. Jadi kuncinya dua itu," kata Hadi.

Baca juga: Alasan Jokowi Pilih Hadi Tjahjanto sebagai Calon Panglima TNI

Hadi Tjahjanto yang masih menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) ini juga menyinggung tantangan yang harus dihadapi TNI ke depannya. Rencana strategis (renstra) harus selaras dengan pembangunan nasional.

"Tantangan ke depan? Kita tetap pada rencana-rencana yang telah disusun. Contohnya Renstra, semua kita akan ikut itu. Renstra juga bicara soal peningkatan kekuatan, pembinaan kemampuan dan strategi penggelaran dan kita akan sinkronkan dengan rencana pembangunan nasional," tambah Hadi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengatakan, pada siang ini akan digelar Paripurna, salah satunya memutuskan Calon Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto usai menjalani fit and proper test di DPR.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Setelah ada persetujuan dari semua fraksi, pimpinan DPR akan melaporkan ke Istana. Selanjutnya, terserah Istana kapan akan dilakukan pelantikan. Kami tinggal menunggu undangannya saja," kata Hasanuddin.

Komisi I DPR menilai sosok Hadi Tjahjanto mampu membawa TNI lebih baik lagi dan cakap untuk meningkatkan profesionalitas prajurit TNI.

"Netralitas menjadi tuntutan kita semua. Semua fraksi menuntut netralitas TNI. Pak Hadi pun menyanggupinya," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Belum Tentukan Tanggal Pelantikan Hadi Tjahjanto

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid menyebutkan, Hadi Tjahjanto tidak pernah memberikan pernyataan berbau politik. Komisi I DPR yakin Hadi tak akan berpolitik praktis.

"Marsekal Hadi Tjahjanto sama kita ketahui sebagai KSAU tidak pernah membuat pernyataan-pernyataan yang berbau politik atau dekat dengan politik sehingga kita cukup yakin bahwa beliau Insya allah tidak akan berpolitik praktis ataupun membantu kelompok politik tertentu," ujar Meutya Hafid.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

3 jam lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.


Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

21 jam lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.


Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

4 hari lalu

Suasana di Kota Sorong saat TNI AL bentrok dengan Brimob Polri. TEMPO/Istimewa
Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.


Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

5 hari lalu

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) berangkulan saat ditanya awak media perihal bentrok anggota TNI AL dan Brimob Polda Papua Barat di Sorong. Keduanya juga bersalaman saat ditemui di Kantor Jasa Marga KM 70 Tol Cikampek Utama, Jawa Barat, Senin, 15 April 2024. Foto: ANTARA/Fath Putra Mulya
Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong


Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

5 hari lalu

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengecek bantuan usai upacara keberangkatan bantuan kemanusiaan untuk Palestina di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat 29 Maret 2024. Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan payung udara orang dan payung udara barang sebanyak 900 buah ke Yordania untuk disalurkan ke Palestina melalui metode airdrop menggunakan satu pesawat Hercules C-130J TNI AU. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.


TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

6 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan


Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

8 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

Operasi teritorial merupakan pendekatan TNI yang dilakukan dengan mengajak semua pihak membangun dan mensejahterahkan masyarakat Papua.


Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

8 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.


TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

11 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

Panglima TNI disebut memerintahkan jajarannya untuk kembali menggunakan istilah OPM bagi kelompok yang selama ini disebut KKB atau KST.


Sederet Orang Dekat Jokowi yang Duduki Jabatan Penting, Terbaru KSAU Tonny Harjono

13 hari lalu

Presiden Joko Widodo melantik Marsekal Madya TNI Mohamad Tonny Harjono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU)  di Istana Negara, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Tonny juga memiliki aset lainnya, seperti delapan mobil, seperti Toyota Land Cruiser, Land Rover MB, Mercedes-Benz 300SEL, BMW 520i, dan Mercedes-Benz 300G yang nilainya mencapai Rp 2.095.000.000. Ia juga melaporkan kas dan setara kas senilai Rp 845.032.382 dalam LHKPN-nya. TEMPO/Subekti.
Sederet Orang Dekat Jokowi yang Duduki Jabatan Penting, Terbaru KSAU Tonny Harjono

Jokowi melantik orang dekatnya, Tonny Harjono, sebagai KSAU. Pelantikan itu menambah daftar orang dekat Jokowi yang menduduki jabatan penting.