Target Jumlah Pemilih Naik, KPU Usahakan Ini untuk Pilkada 2018

Reporter

Ilustrasi Pilkada 2018

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 diikuti 77,5 persen pemilih, naik 2,5 persen dari pilkada 2017. Untuk mencapai target itu, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyebutkan upaya yang dilakukan KPU.

Pertama, menyusun daftar pemilih tetap (DPT) yang akurat. Sebab, masalah yang sering terjadi pada pilkada atau pilpres adalah pencatatan ganda. Pencatatan ganda ini membuat jumlah pemilih terlihat rendah. "Yang datang memilih satu, tapi tercatat dua. Ini mempengaruhi tingkat jumlah pemilih," kata Pramono kepada Tempo di KPU RI Jakarta, Rabu, 6 Desember 2017.

Baca: Tiga Kunci Sukses Pilkada 2018 Menurut Tjahjo Kumolo

Kedua, melakukan sosialisasi terhadap target kelompok yang jelas. Seperti pemilih pemula, perempuan, kelompok marginal, dan penyandang disabilitas. "Agar tidak ada lagi politik uang serta bisa menekan angka pemilih yang tidak memilih atau golput," ucap Pramono.

Upaya ketiga adalah pendistribusian undangan pemilih C6. Hal ini dilakukan untuk mengatasi tidak maksimalnya pembagian undangan C6 oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada para pemilih. Terakhir, peningkatan pelayanan KPPS di hari pemungutan suara.

Baca juga: Mendagri: Pilkada 2018 Sukses jika Partisipasi Pemilih...

Pramono optimistis KPU bisa meraih target jumlah pemilih pada pilkada serentak yang akan dilaksanakan di 17 provinsi dan 154 kabupaten/kota pada 2018. Apalagi berkaca pada pilkada 2017, yang hanya sedikit di bawah target. "Tahun 2017 targetnya 75. Meski yang tercapai hanya 74,2, tapi kan tidak terlalu jauh di bawah target," tuturnya.






Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

9 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

13 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

18 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

18 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

19 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

21 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

22 hari lalu

PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

KPU menyatakan bahwa konflik internal PPP tak akan mengganggu mereka dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap partai tersebut.


Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

22 hari lalu

Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

Menkominfo Johnny G. Plate persilakan wartawan untuk bertanya pada BSSN perihal kebocoran data. Lantas apa sebenarnya tugas dan fungsi dari BSSN?


Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

23 hari lalu

Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan hingga laporan soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, hingga PPLN.


Terkini Bisnis: Faisal Basri Sebut Kenaikan Harga BBM Fenomena Global, Cerita Jokowi Sulit Bicara dengan Putin

23 hari lalu

Terkini Bisnis: Faisal Basri Sebut Kenaikan Harga BBM Fenomena Global, Cerita Jokowi Sulit Bicara dengan Putin

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari pernyataan ekonom senior UI Faisal Basri soal kenaikan harga BBM adalah fenomena global.