Jadi Panglima TNI, Hadi Tjahjanto Jamin Netralitas Tentara

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto bersiap menjalani fit and proper tes (uji kelayakan dan kepatutan) sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR RI, Jakarta Pusat, 6 Desember 2017. Marsekal Hadi Tjahjanto diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan akan menjaga netralitas tentara dalam politik, terutama menjelang pemilihan kepala daerah serentak pada 2018 dan pemilihan umum pada 2019.

Menurut dia, memastikan netralitas TNI adalah bagian dari upaya menjaga keamanan negara yang merupakan tugas utama Panglima TNI, jabatan yang bakal ia pangku. “Saya akan menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya,” katanya, Rabu, 6 Desember 2017.

Baca: Disetujui Jadi Panglima, Hadi Tjahjanto Diarak Personel TNI AU

Presiden Joko Widodo telah menunjuk Hadi menjadi calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo, yang bakal pensiun. Surat penunjukan itu disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, 4 Desember 2017.

Komisi Pertahanan DPR menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Hadi, Rabu, 6 Desember 2017. Tes dilakukan secara tertutup selama tujuh jam. Hasilnya, semua anggota komisi yang hadir menyatakan menerimanya. Persetujuan terhadap Hadi rencananya akan dibawa ke rapat paripurna DPR sebelum diserahkan ke Presiden untuk pelantikan.

Menurut Hadi, netralitas tentara adalah hal mutlak dalam setiap pemilihan umum. “Netralitas itu mutlak dan tak bisa ditawar,” ujar Hadi, yang menjabat KSAU sejak Januari 2017. Ia menjamin akan menjaga netralitas itu di tengah isu bahwa Jenderal Gatot Nurmantyo, Panglima TNI saat ini, akan maju dalam Pemilu 2019.

Baca: Uji Kompetensi, Hadi Tjahjanto Beberkan Ancaman untuk Indonesia

Selain mempersiapkan tentara menghadapi tahun politik, Hadi memaparkan tantangan lain yang dihadapi TNI, di antaranya ancaman cyber dan terorisme. Selain itu, konflik komunal berbasis ras, suku, dan agama, dianggap tidak kalah berbahaya karena bisa berujung pemberontakan bila dibiarkan.

Mantan Sekretaris Militer Presiden Joko Widodo itu juga menyoroti kerawanan keamanan di laut perbatasan. Saat ini , kata dia, masih marak perompakan dan penculikan di wilayah Laut Sulu, yang berbatasan dengan Filipina dan Malaysia.

Dalam uji kelayakan dan kepatutan itu, Hadi diantar oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi, juga Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Mulyono. Ketiganya mengatakan kehadiran itu adalah simbol kesatuan dan kesiapan semua matra TNI untuk berada di bawah kepimpinan Hadi. Gatot menyebutkan, kehadirannya juga menjadi penegasan bahwa ia tidak berkeberatan atas keputusan Presiden mengangkat Hadi.

Gatot percaya Hadi merupakan sosok yang tepat sebagai Panglima TNI. “Saya yakin Pak Hadi mampu memimpin menghadapi tahun politik, yang memerlukan perhatian lebih, mengingat konstelasi politik sangat tinggi di beberapa daerah,” kata Gatot.

Ketua Komisi Pertahanan, Abdul Haris Al Anshori, meminta Hadi juga mempererat koordinasi dengan Kepolisian RI dan Badan Intelijen Negara menjelang tahun politik.

Ia pun memuji keputusan Presiden Jokowi memberi kesempatan kepada perwira tinggi dari Angkatan Udara untuk menduduki posisi Panglima TNI. Langkah itu merupakan bentuk rotasi jabatan panglima ke semua matra di tubuh TNI. Hal itu sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang TNI, yang menyebutkan posisi Panglima TNI harus dijabat bergantian oleh perwira tinggi aktif di tiap matra yang sedang atau pernah menjabat kepala staf angkatan.

Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, tampuk kepemimpinan tentara dipegang personel Angkatan Udara. Djoko Suyanto adalah KSAU terakhir yang diangkat menjadi Panglima TNI, yakni pada periode 2005-2006. Sejak itu, jabatan tersebut dipegang selama tiga periode oleh matra Angkatan Darat, dan sekali oleh Angkatan Laut.

CHITRA P.






Dudung Abdurachman Bantah Berseteru dengan Andika Perkasa, Cuma Beda Pendapat

22 jam lalu

Dudung Abdurachman Bantah Berseteru dengan Andika Perkasa, Cuma Beda Pendapat

Andika Perkasa menyatakan hubungannya dengan Dudung Abdurachman juga tidak ada masalah.


Penurunan Syarat Tinggi Badan Diprediksi Tingkatkan Pendaftar Calon Taruna TNI

2 hari lalu

Penurunan Syarat Tinggi Badan Diprediksi Tingkatkan Pendaftar Calon Taruna TNI

Di aturan baru, tinggi badan calon taruna laki-laki turun menjadi 160 sentimeter, dan 155 sentimeter bagi calon taruna perempuan.


Apa Saja Perubahan Syarat Anggota TNI Terbaru dari Panglima TNI Andika Perkasa?

2 hari lalu

Apa Saja Perubahan Syarat Anggota TNI Terbaru dari Panglima TNI Andika Perkasa?

Panglima TNI Andika Perkasa menetapkan beberapa syarat masuk Akmil dan anggota TNI ada perbedaan dari sebelumnya. Apa saja?


Prabowo Dukung Andika Turunkan Syarat Tinggi Badan Calon Taruna Akmil

2 hari lalu

Prabowo Dukung Andika Turunkan Syarat Tinggi Badan Calon Taruna Akmil

Prabowo menilai TNI memang harus menyesuaikan syarat tinggi badan tersebut dengan kondisi daerah masing-masing dan suku yang berlainan.


Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

3 hari lalu

Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Moeldoko: Prajurit untuk Perang, Bukan Berbaris

Moeldoko mendukung langkah Panglima TNi Jenderal Andika Perkasa yang mengubah batas minimal tinggi tubuh calon taruna dan taruni Akmil.


Inilah Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Taruna Terbaru setelah Direvisi

4 hari lalu

Inilah Syarat Tinggi Badan dan Usia Calon Taruna Terbaru setelah Direvisi

Selain tinggi badan, Panglima TNI Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mervisi batas usia calon taruna.


Pemilihan Rektor Pertama UNS Era PTNBH, Tahapan Dimulai Hari Ini

4 hari lalu

Pemilihan Rektor Pertama UNS Era PTNBH, Tahapan Dimulai Hari Ini

Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo menggelar rangkaian kegiatan Pemilihan Rektor Periode 2023-2028.


DPR Setujui Anggaran Kementerian Pertahanan Rp 134 Triliun

5 hari lalu

DPR Setujui Anggaran Kementerian Pertahanan Rp 134 Triliun

DPR menyetujui anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan) pada 2023 sebesar Rp 134 triliun dari usulan sebelumnya mencapai Rp 319 Triliun


Panglima TNI Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Calon Taruna: Batasan Usia hingga Tinggi Badan

5 hari lalu

Panglima TNI Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Calon Taruna: Batasan Usia hingga Tinggi Badan

Andika Perkasa merevisi aturan Panglima TNI Nomor 31 Tahun 2020 berkaitan dengan penerimaan calon taruna untuk mengakomodasi kondisi umum remaja


Anggota DPR Sebut Hubungan Andika Perkasa dan Dudung Abdurachman Terlihat Baik

5 hari lalu

Anggota DPR Sebut Hubungan Andika Perkasa dan Dudung Abdurachman Terlihat Baik

Andika Perkasa dan Dudung Abdurachman hadir dalam rapat di Komisi I DPR.