INFO JABAR-- Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengingatkan, pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah di seluruh Indonesia akan digelar pada 27 Juni 2018 mendatang. “Sosialisasi pilkada perlu dilakukan guna mendongkrak angka partisipasi masyarakat,” kata Aher, panggilan akrab gubernur, pada acara peresmian tahapan pelaksanaan Pilgub Jabar 2018 "Medal Munggaran Pilgub Jabar 2018", di Gedung Sasana Budaya Ganesha Bandung, Selasa malam, 5 Desember 2017.
Menurut dia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta seluruh stakeholder bertanggung jawab dalam meningkatkan partisipasi masyarakat yang berimbas pada menurunnya jumlah masyarakat yang tidak memilih (golput). Sosialisasi ke masyarakat harus dimulai untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka bahwa saat ini sudah mulai tahapan-tahapan pilkada serentak, baik pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati dan walikota.
Baca Juga:
"Sosialisasi itu antara lain adalah tanggal dimana masyarakat harus datang untuk menyampaikan hak sekaligus kewajibannya sebagai warga negara, yaitu mencoblos pada 27 Juni 2018. Itu yang paling penting," kata Aher.
"KPU bertugas dengan stakeholder semuanya, termasuk Bawaslu, untuk memberikan sosialisasi semaksimal mungkin, sehingga tingkat partisipasi masyarakat menjadi naik, sehingga otomatis yang tidak memilih (golput-red.) menjadi turun," ucapnya.
Aher menambahkan, masyarakat juga harus terus memantau proses Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap (DPT), guna memastikan haknya tercatat dengan baik. Ia mengingatkan agar jangan sampai ada persoalan setelah DPS ditutup.
Baca Juga:
Sementara itu, Ketua KPU Pusat Arief Budiman memastikan pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Barat sudah siap digelar. Menurut dia, ada tiga indikator yang menjadi tolak ukur siap atau tidaknya KPU Jabar menjalankan pesta demokrasi, yakni penyusunan aturan penyelenggaraan Pilgub oleh KPU Jabar, penyaluran anggaran pilkada ke KPU Kabupaten/Kota, dan kelengkapan anggota komisioner.
“Jabar dinilai sudah siap menggelar pilkada, dengan catatan pencairan anggaran harus dilakukan tepat waktu,” ujar Arief.
Arief juga berharap, Pilgub Jabar dapat menjadi contoh yang baik bagi 170 daerah lainnya, seperti Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, Bali dan Sulawesi Tengah yang perwakilan KPU-nya hadir pada acara untuk belajar dari Pilkada di Jawa Barat.
"Pesan saya, anggaran harus dicairkan secara cukup. Dan tidak hanya cukup, tetapi juga harus tepat waktu. Setidaknya Jabar sudah memberi satu contoh baik, yaitu penandatanganan NPHD-nya (Naskah Perjanjian Hibah Daerah-red.) diselesaikan paling awal," kata Arief dalam sambutannya. (*)