Lembaga Kajian MPR Gelar Simposium Pendidikan

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Lembaga Kajian MPR Gelar Simposium Pendidikan

    Lembaga Kajian MPR Gelar Simposium Pendidikan

    INFO MPR - Lembaga Pengkajian (Lemkaji) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan kajian bertema “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa: Pendidikan Nasional Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, melalui simposium nasional yang digelar Kamis, 7 Desember 2017.

    Ketua Lemkaji Rully Chairul Azwar mengatakan simposium ini merupakan kelanjutan dari round table discussion pada 24 Oktober 2017. Simposium ini akan membahas beberapa persoalan, terutama penerapan pasal-pasal konstitusi yang terkait dengan pendidikan.

    Rully mengatakan ada lima hal yang menjadi pokok bahasan pada simposium itu. Pertama, terkait pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.” Pasal ini terkait dengan akses pendidikan yang merupakan hak setiap warga negara. “Sejauh mana pasal ini sudah terlaksana? Apakah biaya sekolah sudah terjangkau? Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana sekolah serta ketersediaan guru dan mutu pendidikan sudah merata di seluruh Tanah Air?” katanya dalam konferensi pers, di pelataran Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2017.

    Kedua, terkait pasal 31 ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Hal ini terkait dengan penerapan program wajib belajar sembilan tahun. Setiap warga negara yang berusia 6-15 tahun harus mengikuti pendidikan dasar sembilan tahun atau mulai kelas 1-9. “Jangan sampai anak usia enam sampai 15 tahun keleleran di jalan. Pemerintah punya kewajiban,” ujarnya.

    Ketiga, pasal 31 ayat 3 yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”

    “Pertanyaannya, apakah manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sudah dapat dihasilkan melalui sistem pendidikan saat ini?” ucapnya.

    Keempat, pasal 31 ayat 4 yang berbunyi “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional”. Persoalannya, kata Rully, dari anggaran pendidikan sebesar 20 persen ini, hanya empat persen atau kurang lebih Rp 80 triliun untuk Kementerian Pendidikan. Sebanyak 13 persen atau Rp 268,18 triliun (dari APBN 2017) disalurkan untuk dana alokasi umum (DAU) sebagai transfer daerah.

    Kelima, pasal 31 ayat 5 yang berbunyi “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.” Menurut Rully, anggaran riset Indonesia hanya 0,2 persen dari produk domestik bruto (PDBB), sangat kecil dibandingkan dengan Malaysia (satu persen dari PDB), China (dua persen dari PDB), dan Korea Selatan (empat persen dari PDB).

    Simposium nasional ini akan dibuka Ketua MPR Zulkifli Hasan dan menghadirkan narasumber Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, Anwar Arifin, Dwi Aries Tina Palubuhu, serta Soeprapto.

    Sedangkan para pembahas, antara lain Thomas Suyatno, Dede Rosyada, Subandi Sardjoko, Neng Nurhemah, Syaiful Bakhri, Ace Suryadi, Reni Akbar Hawadi, Ki Suparwanto. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Google Doodle, Memperingati Chrisye Pelantun Lilin-Lilin Kecil

    Jika Anda sempat membuka mesin pencari Google pada 16 September 2019, di halaman utama muncul gambar seorang pria memetik gitar. Pria itu Chrisye.