Pengamat: Gatot Nurmantyo Tidak Etis Mutasi Menjelang Pensiun

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bersama Kepala BNPB Willem Rampangilei saat mengikuti rapat terbatas penanganan erupsi Gunung Agung yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo  di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 28 September 2017. TEMPO/Subekti.

    Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bersama Kepala BNPB Willem Rampangilei saat mengikuti rapat terbatas penanganan erupsi Gunung Agung yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 28 September 2017. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat militer Muradi menilai mutasi terhadap 85 perwira tinggi (Pati) yang dilakukan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjelang masa jabatannya berakhir. Walaupun tidak ada aturan yang melarang, menurut dia, secara etis dianggap tidak tepat.

    "Ini bicara soal etika, untuk menjaga situasi kondusif di kubu internal TNI," ujar Muradi saat dihubungi Tempo, Rabu, 6 Desember 2017.

    Baca: Ini Alasan Gatot Nurmantyo Rotasi 85 Perwira TNI Sebelum Pensiun

    Perintah mutasi oleh Gatot tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember 2017 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI. Dalam surat itu, ditetapkan mutasi 85 perwira tinggi. Di antaranya adalah 46 pati jajaran TNI Angkatan Darat, 28 pati jajaran TNI Angkatan Laut dan 11 pati jajaran TNI Angkatan Udara.

    Muradi mengatakan, mutasi itu memunculkan dua asumsi liar terhadap Gatot. Pertama, di kubu internal TNI, mutasi itu dianggap sebagai langkah untuk
    menyelamatkan "orang-orang" Gatot di bawah pimpinan TNI yang baru. "Yang promosi dianggap orangnya Gatot. Yang tidak, dibuang," kata Muradi.

    Muradi mengatakan hal itu jelas mengganggu situasi kondusif di internal TNI. Menurut dia, Gatot seharusnya cukup memberikan saran dan rekomendasi kepada Panglima TNI baru ihwal mutasi dan promosi. "Harusnya dia paham," katanya.

    Baca: Pilpres 2019, SMRC: Peluang bagi Gatot Nurmantyo Itu Jadi Wapres

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat permohonan persetujuan pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan pengangkatan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI. Surat tersebut diserahkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR,
    Fadli Zon, Senin 4 Desember 2017.

    Muradi melanjutkan, asumsi kedua yang muncul dari mutasi ini adalah Gatot mempunyai tujuan politis menuju pemilihan presiden 2019. Apalagi, nama Gatot selama ini masuk dalam bursa calon presiden di berbagai lembaga survei. "Jadi negatif kesannya," katanya.

    Sebelumnya lembaga survei Indo Barometer merilis hasil survei yang dilakukan terkait bursa calon presiden pada Ahad, 3 Desember 2017 lalu. Berdasarkan hasil survei, Gatot Nurmantyo muncul sebagai alternatif calon presiden selain Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Nama-nama alternatif yang lain adalah Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?