Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tak Mau Kalah Lagi, KPK Siapkan Strategi Hadapi Setya Novanto

image-gnews
 Wakil Ketua KPK Laode M Syarif bersama juru bicara KPK Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 27 September 2017. KPK menetapkan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo sebagai tersangka ke enam dalam kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun dari nilai pengadaan sebesar Rp 5,9 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif bersama juru bicara KPK Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 27 September 2017. KPK menetapkan Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo sebagai tersangka ke enam dalam kasus dugaan korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun dari nilai pengadaan sebesar Rp 5,9 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tim kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi telah merampungkan berkas jawaban gugatan praperadilan Ketua DPR Setya Novanto. Kepala Bagian Litigasi Biro Hukum KPK, Efi Laila, memastikan pihaknya bakal hadir dalam sidang yang akan digelar besok. “Sudah siap,” kata Efi kepada Tempo, di Jakarta, Selasa, 5 Desember 2017.

Efi mengatakan dalil-dalil yang disusun tim kuasa hukum Setya melawan KPK kali ini berbeda dari dalil pada gugatan praperadilan yang pertama. Efi tak menjelaskan poin-poin yang membedakan. Meski begitu, Efi menyatakan bahwa timnya optimistis bakal menang dalam gugatan kali ini. “Kami selalu yakin,” katanya.

Baca: Berkas Rampung, Setya Novanto Bersiap Dilimpahkan ke Pengadilan

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan tim kuasa hukum lembaganya berhati-hati dalam menyusun jawaban untuk gugatan praperadilan Setya. KPK, kata dia, tak ingin kalah untuk kedua kalinya dalam melawan Ketua Umum Golkar itu. “Kami tentu harus cermat dalam menyusun jawaban,” ujarnya.

Gugatan praperadilan Setya yang pertama diputuskan pada akhir September lalu. Hakim tunggal Cepi Iskandar memutuskan alat bukti yang digunakan KPK untuk menjerat Setya sebagai tersangka korupsi e-KTP tidak sah.

KPK kembali menetapkan Setya sebagai tersangka dalam perkara yang merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun untuk kedua kalinya pada 31 Oktober lalu. Setya pun kembali melayangkan gugatan praperadilan.

Baca: Ditanya Soal Berkas P21, Setya Novanto Diam Sambil Tinggalkan KPK

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sidang pembacaan gugatan praperadilan kedua Setya Novanto sedianya dibacakan pada Kamis, 30 November 2017. Hakim tunggal praperadilan Kusno terpaksa menunda sidang lantaran KPK tidak hadir dengan alasan persoalan administrasi yang belum lengkap. KPK meminta hakim menunda waktu hingga tiga pekan. Namun hakim hanya memberi waktu satu pekan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan lembaganya bakal melimpahkan berkas pokok perkara Setya sebagai tersangka korupsi e-KTP sebelum sidang praperadilan Kamis, 7 Desember 2017. Ia menyebut pelimpahan berkas itu merupakan strategi timnya agar praperadilan Setya bisa langsung gugur. Ada kemungkinan berkas dakwaan itu dilimpahkan pada hari ini.

Pasal 82 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP tentang Wewenang Pengadilan untuk Mengadili menyebutkan bahwa permintaan praperadilan akan gugur ketika perkara diperiksa oleh pengadilan negeri. Dalam putusan uji materi pada November 2016, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa praperadilan baru gugur ketika sidang pertama perkara pokok dimulai.

Meski begitu, KPK bakal tetap meminta hakim tunggal praperadilan mempertimbangkan apakah pelimpahan berkas Setya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bisa menggugurkan praperadilan. “Hakim praperadilan itu beda-beda. Ada yang menggugurkan gugatan sebelum sidang dimulai,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha.

Kuasa hukum Setya Novanto, Ida Jaka Mulyana, mengatakan tidak ada persiapan khusus yang dilakukan timnya. Ia hanya berharap KPK tak absen lagi sehingga praperadilan dapat selesai dengan baik. “Kami ikuti prosedur dan bersidang sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan oleh hakim,” ujar dia.

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Eks Penyidik KPK Ungkap Mati dan Hidupnya Kasus Harun Masiku Karena Intervensi Politik

30 menit lalu

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas BEM Indonesia menggugat, melakukan aksi unjuk rasa dengan membentang poster bergambar buronan Harun Masiku, di depan gedung KPK, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2023. Dalam aksi damai ini mereka mendesak KPK segera menangkap buronan tersangka tindak pidana korupsi yang masuk dalam DPO, politisi PDIP Harun Masiku pemberi suap kepada Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. TEMPO/Imam Sukamto
Eks Penyidik KPK Ungkap Mati dan Hidupnya Kasus Harun Masiku Karena Intervensi Politik

Eks penyidik KPK yang juga Ketua IM57+ Institute M.Praswad Nugraha menyatakan kasus Harun Masiku dipengaruhi intervensi politik.


Aktivis Antikorupsi dan Masyarakat Sipil Dorong Sudirman Said Maju Capim KPK, Ini Alasannya

35 menit lalu

Sudirman Said. dok.TEMPO
Aktivis Antikorupsi dan Masyarakat Sipil Dorong Sudirman Said Maju Capim KPK, Ini Alasannya

Sudirman Said didorong sejumlah pihak seperti aktivis antikorupsi dan masyarakat sipil maju capim KPK. Targetnya, benahi KPK.


Noda Hitam di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Sejarah KKP Bentukan Gus Dur

12 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
Noda Hitam di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ini Sejarah KKP Bentukan Gus Dur

Gus Dur melalui Keppres No.355/M Tahun 1999 mengangkat Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut atau Kementerian Kelautan dan Perikanan.


Dulu Kalah dari Firli Bahuri, Eks Dirtipikor Bareskrim Ike Edwin Daftar Capim KPK Lagi

22 jam lalu

Tangkapan Layar - Mantan Staf Ahli Kapolri Irjen Pol. (Purn) Ike Edwin saat menjadi pemateri di Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, Rabu, 11 Desember 2019. Foto: ANTARA/Youtube/UBL tv/Agatha Olivia Victoria.
Dulu Kalah dari Firli Bahuri, Eks Dirtipikor Bareskrim Ike Edwin Daftar Capim KPK Lagi

Irjen purnawirawan Ike Edwin sempat mendaftar saat seleksi capim KPK pada 2019, tapi gagal


KPK Sudah Ajukan Banding Vonis Karen Agustiawan di Perkara Korupsi LNG

1 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Sudah Ajukan Banding Vonis Karen Agustiawan di Perkara Korupsi LNG

Jaksa penuntut umum dari KPK resmi mengajukan banding vonis Karen Agustiawan di kasus korupsi LNG.


Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

1 hari lalu

Tim hukum PDIP Johannes Lumban Tobing menunjukkan surat laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan tim penyidik KPK ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024. Tim hukum PDIP melaporkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh tim penyidik KPK yang dipimpin oleh AKBP Rossa Purbo Bekti ke Dewas KPK terkait penggeledahan anggota tim hukum PDIP Donny Tri Istiqomah pada Rabu (3/7) untuk mencari bukti kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang menjerat Harun Masiku. TEMPO/Imam Sukamto
Laporan PDIP ke Dewas KPK hingga Propam Polri Ganggu Penyidikan Kasus Harun Masiku

Pelaporan terhadap penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, di Dewas KPK dan Propam Polri oleh tim hukum PDIP dinilai menghambat penyidikan Harun Masiku


Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

1 hari lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara Pertemuan Nasional Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial di Kantor KKP, Jakarta Pusat pada Selasa, 19 Maret 2024. Tempo/Aisyah Amira Wakang
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono Dipanggil KPK, Kasus Apa?

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mangkir dari panggilan KPK. Namanya tersangkut kasus apa? Begini profilnya.


Baru 2 Kandidat Capim, KPK Dorong Lebih Banyak Perempuan Mendaftar

2 hari lalu

Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Juru Bicara KPK yang baru saat sesi perkenalan dengan awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 7 Juni 2024. KPK resmi menunjuk mantan Penyidik berasal dari institusi Polri, Tessa Mahardhika Sugiarto sebagai Jubir KPK menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh oleh Ali Fikri. Selain itu, Tessa Mahardhika juga pernah mengikuti seleksi untuk jabatan Direktur Pengaduan Masyarakat KPK pada 2020 dan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I pada 2023.  TEMPO/Imam Sukamto
Baru 2 Kandidat Capim, KPK Dorong Lebih Banyak Perempuan Mendaftar

Hingga kini baru dua kandidat perempuan dari total 107 pendaftar capim KPK


Ada Disparitas Nominal Uang Pengganti dalam Vonis SYL, KPK Pertimbangkan Banding

2 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar putusan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024. Majelis hakim menjatuhkan putusan terhadap Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 10 tahun, denda Rp.300 juta subsider 4 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.14.147.144.786 miliar dan 30.000 Dollar AS. TEMPO/Imam Sukamto
Ada Disparitas Nominal Uang Pengganti dalam Vonis SYL, KPK Pertimbangkan Banding

Jaksa KPK sebelumnya menuntut agar SYL membayar uang pengganti sebesar Rp44,27 miliar dan US$ 30 ribu


KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

2 hari lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.