Nusron Wahid: 36 Kursi Parlemen Golkar Berpotensi Hilang

Reporter

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu I Partai Golkar Nusron Wahid saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Selasa, 31 Oktober 2017. Tempo/Budiarti Utami Putri

TEMPO.CO, Jakarta- Ketua Badan Pemenangan Pemilu I Partai Golkar Nusron Wahid bersama tim melakukan kajian internal perihal menurunnya elektabilitas Partai Golkar. Hasilnya, Nusron menyimpulkan bahwa Golkar berpotensi kehilangan 36 dari 91 kursi parlemen yang berhasil diraih Golkar pada pemilihan umum 2014 lalu jika tidak segera menggelar musyawarah nasional luar biasa untuk mengganti pimpinan partai.

Angka tesebut, kata Nusron, didapat setelah memperhitungkan hasil survei elektabilitas partai Golkar sebelum terjadi kecelakaan tunggal Setya Novanto pada Kamis, 16 November 2017. Asumsi terburuknya elektabilitas sebesar 7 persen dan kemungkinan semakin berkurang 3 persen pasca-kecelakaan menjadi 4 persen.

Baca: DPD Golkar Minta Munaslub, Idrus Marham: Aspirasi Direspons

“Ini hasil kajian tim yang diperoleh setelah melakukan diskusi mendalam dan tinjauan ke lapangan. Angkanya semakin mengkhawatirkan,” kata Nusron Wahid saat berkunjung ke Kantor Tempo pada Selasa, 5 Desember 2017.

Nusron mengatakan suara untuk partai akan hilang di semua daerah pemilihan atau daerah pemilihan berbasis kota yang tersentuh media effect atau efek media. “Sebab, di kota itu pemilih sangat aware atau sadar terhadap sosial media,” kata dia.

Sementara itu, menurut Nusron, sistem pemilu saat ini tidak bisa menggunakan model pendapatan suara minimalis untuk mendapatkan kursi di parlemen. Melainkan harus maksimalis.

Baca: Pengacara: Setya Novanto Mundur Setelah Pimpin Munaslub Golkar

Jika berada di urutan kelima atau keenam dari tujuh kursi, kata Nusron, pada level tesebut sudah sulit untuk melakukan mitigasi atau mengurangi kemungkinan terjadi potensi terburuk itu. “Kalau potensi kehilangan 36 dari 91 kursi, itu sudah lebih dari sepertiga. Dan ini lampu merah bagi Golkar,” kata Nusron.

Satu-satunya cara yang dapat diharapkan untuk mendongkrak kembali elektabilitas partai Golkar adalah dengan menyelenggarakan Munaslub terkait pergantian Ketua Umum Golkar yang sampai saat ini masih dijabat oleh Setya Novanto. Kini Setya sedang tersangkut kasus hukum dalam korupsi e-KTP.

Golkar berkaca pada pada Pilpres 2014 lalu, ketika terjadi perpecahan di tubuh partai. Saat itu, elektabilitas Golkar juga terpuruk di angka 7 persen. “Namun ketika ada Munaslub menjadi naik, kemudian semakin meningkat tajam hingga 16,8 persen setelah mengusung Jokowi sebagai capres ketika itu,” kata Nusron.

Untuk kali ini, Nusron kembali yakin jika Munaslub akan kembali mendongkrak elektabilitas Golkar. Terlebih, Golkar sudah mendeklarasikan dukungannya untuk kembali mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 mendatang.

Munaslub Golkar akan digelar pada 15-17 Desember 2017. Ada beberapa nama yang mencuat sebagai calon pengganti ketua umum Golkar. Namun, Airlangga Hartarto disebut sebagai kandidat terkuat yang telah mengantongi 31 dari seluruh Dapil Golkar.






Politikus Senior Golkar Dukung Anies Baswedan Jadi Calon Presiden 2024

1 jam lalu

Politikus Senior Golkar Dukung Anies Baswedan Jadi Calon Presiden 2024

Politikus senior Golkar itu menyebut Anies Baswedan sebagai juniornya di Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).


Pertemuan Puan Maharani dan Airlangga Diperkirakan Digelar Sabtu Ini

5 jam lalu

Pertemuan Puan Maharani dan Airlangga Diperkirakan Digelar Sabtu Ini

Sebelumnya Puan Maharani telah sowan ke Partai NasDem, Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).


Ridwan Kamil Mengaku Bangun Komunikasi Politik dengan Berbagai Tokoh

1 hari lalu

Ridwan Kamil Mengaku Bangun Komunikasi Politik dengan Berbagai Tokoh

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan telah berkomunikasi dengan berbagai tokoh politik terkait langkah politiknya di masa mendatang.


Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

8 hari lalu

Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri tetap terancam sanksi dari Partai Golkar setelah aksinya menginjak sopir truk viral


Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

9 hari lalu

Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

Tingkat elektabilitas PDIP mencapai 21,6 persen; Demokrat dan Golkar mencapai 11,3 persen.


Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

9 hari lalu

Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

Puan Maharani akan melanjutkan safari politiknya. PDIP menyebut sudah berkomunikasi dengan Golkar. Tergantung kecocokan waktu.


Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

9 hari lalu

Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

Golkar mencapai popularitas 94,0 persen dan kesukaan 75,9 persen.


Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

9 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

DPD Partai Golkar Kota Depok menjadwalkan pemanggilan terhadap Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri, Senin petang, 26 September 2022.


Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

11 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri menginjak sopir truk dan menghukumnya untuk push up


Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

14 hari lalu

Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

Terpilihnya politisi sebagai anggota BPK perlu menjadi perhatian karena rentan terjadi conflict of interest.