Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Urus Golkar, Akankah Airlangga Hartarto Mundur dari Kabinet?

Reporter

image-gnews
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers terkait kinerja tiga tahun kementrian yang dipimpinnya di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta Timur, 23 Oktober 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers terkait kinerja tiga tahun kementrian yang dipimpinnya di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta Timur, 23 Oktober 2017. Tempo/M JULNIS FIRMANSYAH
Iklan

JAKARTA - Politikus Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklaim menjadi kandidat kuat Ketua Umum Partai Golkar. Sebanyak 31 Dewan Pimpinan Daerah yang setuju musyawarah nasional luar biasa disebutkan mayoritas memberikan dukungan pada Airlangga Hartarto

Namun, menjadi calon kuat Ketua Umum Golkar sekaligus menjabat sebagai Menteri Perindustrian membuat posisi Airlangga dipertanyakan. Akankah segera mundur dari jabatan?

Airlangga Hartanto menjawab pertanyaan itu dengan diplomatis ketika berkunjung ke kantor Tempo, Palmerah, Jakarta Barat pada Selasa, 5 Desemeber 2017. "Kabinet itu hak prerogatif presiden, yang penting sudah ngadep istilahnya," kata Airlangga.

Baca: SOKSI Desak Munaslub Partai Golkar Digelar Sebelum Natal

Airlangga mengaku, sejak awal ingin maju sebagai Ketua Umum Golkar, sudah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, hal itu dibenarkan oleh Juru Bicara Presiden Johan Budi. Namun, perihal apakah menteri terkait perlu mengajukan cuti atau bahkan mengundurkan diri juga, Johan mengaku belum bisa menjawabnya. Sebab, baik Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla belum menyatakan sikap soal itu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Di dalam pemerintah Presiden Joko Widodo, belum pernah ada menteri jadi Ketum lalu mundur atau tidak mundur. Belum ada contohnya. Kalau di pemerintahan presiden sebelumnya, memang ada," kata Johan Budi di Istana Kepresidenan, Senin, 4 Desember 2017.

Sebagaimana diketahui, Airlangga Hartarto telah memantapkan diri untuk maju sebagai calon Ketua Umum Golkar pasca inkumben Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi E-KTP. Bahkan, untuk menunjukkan keseriusannya, ia memborong sejumlah ketua DPD 1 Golkar menemui Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Musyawarah nasional luar biasa atau Munaslub Golkar akan digelar pada 15-17 Desember 2017. Salah satu agenda penting Munaslub itu adalah mengenai pergantian Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar. Seluruh kader Partai Golkar disebut menginginkan Munaslub itu segera digelar untuk mengembalikan citrapartai berlambang pohon beringin itu yang sempat buruk karena Ketua Umumnya terjerat kasus korupsi.

DEWI NURITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

1 jam lalu

Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, saat ditemui di area acara Peresmian Pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2024, pada Kamis, 15 Februari 2024 di JIExpo Convention Center & Theater, Jakarta Utara. TEMPO/Adinda Jasmine
Airlangga Sebut Penyerapan Dana Peremajaan Sawit Rakyat di Bawah 30 Persen

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Penyerapan Dana Peremajaan Sawit atau PSR masih rendah.


Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

1 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa malam, 27 Februari 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Polemik Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan, Ini Penjelasan Menteri Airlangga

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah memutihkan lahan sawit ilegal di kawasan hutan.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

5 jam lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

6 jam lalu

Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qalbi dan jajaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat, di Jakarta, pada Selasa, 5 Maret 2024. Tempo/Novali Panji
Pemerintah Naikkan Dana Peremajaan Sawit Rakyat Menjadi Rp 60 Juta

Pemerintah naikkan dana peremajaan sawit rakyat menjadi Rp 60 juta. Berlaku mulai Mei tahun ini.


Kembali Beredar, Poster Berisikan Sejumlah Nama Menteri Kabinet Prabowo

2 hari lalu

Poster berisi sejumlah nama tokoh yang bakal menduduki jabatan pada pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang yang beredar di media sosial X tengah ramai diperbincangkan. Tidak hanya di media sosial, poster tersebut juga ramai dikirim melalui pesan berantai WhatsApp (Sumber: X).
Kembali Beredar, Poster Berisikan Sejumlah Nama Menteri Kabinet Prabowo

Poster berisi kandidat menteri Kabinet Prabowo kembali muncul ke permukaan. Sebelumnya, pernah juga beredar poster serupa. Apa bedanya?


Hasto ke Golkar Soal Kursi Ketua DPR: Jangan Sulut Sikap PDIP

3 hari lalu

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah) dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP di Jakarta Pusat pada Senin, 25 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Hasto ke Golkar Soal Kursi Ketua DPR: Jangan Sulut Sikap PDIP

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, merespons soal Partai Golkar yang disebut-sebut ingin menempati kursi Ketua DPR RI.


Saat Demokrat dan Golkar Ungkit Perannya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

3 hari lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono usai pertemuan di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 29 April 2023. Kunjungan tersebut dalam rangka silahturahmi dan membahas isu-isu kebangsaan terkini. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Saat Demokrat dan Golkar Ungkit Perannya Menangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Demokrat AHY menyebut, SBY memiliki peran yang besar dalam kemenangan Prabowo-Gibran. Sebelumnya Golkar menyampaikan hal senada.


Tokoh Potensial Maju di Pilgub Jabar 2024, Apakah Ridwan Kamil Vs Uu Ruzhanul Ulum, Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari Si Kuda Hitam?

4 hari lalu

Ridwan Kamil dan Desy Ratnasari. TEMPO
Tokoh Potensial Maju di Pilgub Jabar 2024, Apakah Ridwan Kamil Vs Uu Ruzhanul Ulum, Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari Si Kuda Hitam?

Apakah Ridwan Kamil akan maju lagi di kontestasi Pilgub Jabar 2024? Bagaimana eks Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum? Kans Dedi Mulyadi dan Desy Ratnasari?


Prabowo Tak Membutuhkan Tim Transisi Pemerintahan, Golkar: Karena Keberlanjutan

5 hari lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Penggalangan Strategis Erwin Aksa di Yogyakarta Rabu 12 Oktober 2022. Dok.istimewa
Prabowo Tak Membutuhkan Tim Transisi Pemerintahan, Golkar: Karena Keberlanjutan

Golkar mengklaim Prabowo tidak perlu membentuk tim transisi karena mengusung keberlanjutan pemerintahan Jokowi.


8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

6 hari lalu

Ilustrasi Rapat DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
8 Parpol ke Senayan Penuhi Parliamentary Threshold di Pemilu 2024, Apa Bedanya dengan Presidential Threshold?

PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PKS, Demokrat, dan PAN penuhi parliamentary threshold di Pemilu 2024. Apa bedanya dengan Presidential Threshold?