DPR Harus Cek 5 Hal Ini Saat Uji Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TNI

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pada tahun 2016-2017 Marsekal Madya (Marsdya) Hadi Tjahjanto kembali dipromosikan menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan .TEMPO/Subekti

    Pada tahun 2016-2017 Marsekal Madya (Marsdya) Hadi Tjahjanto kembali dipromosikan menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan .TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - DPR akan mengelar uji kepatutan dan kelayakan Calon Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Rabu 6 Desember 2017. Uji kelayakan sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia itu oleh DPR, menurut Direktur Imparsial Al Araf, setidaknya harus memperhatikan lima hal penting.

    Pertama, DPR harus mengecek komitmen Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI untuk mendukung agenda reformasi TNI. Sebab menurut Al Araf, masih ada pekerjaan rumah terkait reformasi peradilan militer. “Itu menjadi satu hal yang akan diselesaikan oleh pemerintah dan DPR. Sehingga Panglima TNI diharapkan tidak resesif terhadap agenda tersebut,” kata Al Araf saat dihubungi Tempo, Senin, 4 Desember 2017.

    BACA:Marsekal Hadi Tjahjanto, Calon Panglima TNI di Tahun Politik

    Kedua, DPR harus memastikan modernisasi Alutsista yang transparan dan akuntabel. Al Araf mengingatkan, Alutsista di Indonesia kondisinya memprihatinkan. “Alutsista di Indonesia itu masih 50 persen layak pakai dan 50 persen tidak layak pakai. Sehingga menjadi penting untuk memastikan modernisasi Alutsista yang baik,” kata Al Araf.

    Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya minimalisasi dugaan penyimpangan dalam pengadaan Alutsista. Dirinya menyarakan sebaiknya pengadaan Alutsista sebaiknya tidak melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini broker. Seharusnya dilakukan dengan Government to Government (G to G).

    Ketiga, DPR harus melihat apakah calon Panglima TNI juga memiliki prioritas terhadap industri pertahanan dalam negeri. Salah satunya dengan memastikan tingkat kesejahteraan prajurit.

    BACA: Isi Surat Jokowi Soal Pemberhentian Panglima TNI Gatot Nurmantyo

    Keempat, DPR harus mengevaluasi kebijakan –kebijakan Memorandum of Understanding (MoU) antara TNI dan sejumlah kementrian dalam hal operasi militer selain perang. Menurut Al Araf seharusnya keterlibatan TNI dalam operasi selain perang hanya bisa dilakukan melalui keputusan politik Presiden bukan MoU. “Itu kan ada 37 lebih MoU, penting untuk Panglima baru untuk mengevaluasi hal tersebut. Salah satunya adalah peran TNI dalam pencetakan sawah di penjuru Indoneia,” ujarnya.

    Kelima, DPR juga diminta menyoroti pentingnya bagi DPR untuk memastikan bahwa agenda visi maritim Presiden terpenuhi. Menurutnya calon Panglima TNI  Hadi Tjahjanto perlu menunjukan komitmen untuk membangun orientasi pertahanan dari inward looking menjadi outward looking. "Dalam hal ini TNI kemudian perlu memprioritaskan kekuatan laut dan udara dengan tidak meninggalkan kekuatan darat," ujarnya.

    SATRIA DEWI ANJASWARI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Palapa Ring Akan Rampung Setelah 14 Tahun

    Dicetuskan pada 2005, pembangunan serat optik Palapa Ring baru dimulai pada 2016.