Hanura Dukung Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TNI

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Marsekal Hadi Tjahjanto diusulkan banyak pihak untuk menggantikan Gatot. Pada 2015, Hadi Tjahjanto diminta untuk menjadi sekretaris militer presiden. Dok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Marsekal Hadi Tjahjanto diusulkan banyak pihak untuk menggantikan Gatot. Pada 2015, Hadi Tjahjanto diminta untuk menjadi sekretaris militer presiden. Dok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Hanura di DPR akan menyetujui Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo. Menurut Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana, Hadi dinilai tepat dipilih lantaran memiliki banyak pengalaman.

    Menurut Dadang pemilihan panglima TNI adalah hak prerogatif presiden. Sebagai partai pendukung Presiden Jokowi, sudah sepatutnya Hanura mendukung usulan pemberhentian dengan hormat Gatot Nurmantyo dan digantikan oleh Hadi Tjahjanto. "Hanura jelas, fraksi pendukung pemerintah yang konsisten, yang istiqomah. Kami sejalan dengan Presiden," kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 November 2017.

    Baca:
    Isi Surat Jokowi Soal Pemberhentian Panglima ...
    Alasan Jokowi Pilih Hadi Tjahjanto sebagai ...

    Penunjukan Panglima TNI dari kalangan Angkatan Udara dinilai hal yang baik. Sebab Presiden Joko Widodo kembali memulai tradisi rotasi antarmatra untuk mengangkat panglima. "Ini positif sekali," ujarnya.

    Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat tentang pergantian Panglima TNI ke Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin, Senin, 4 Desember 2017. Surat itu diantar langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

    Baca juga:
    Jadi Calon Panglima TNI, Berapa Kekayaan ...
    DPR Akan Tanyakan Kedekatan Hadi Tjahjanto ...

    Hari ini rapat paripurna DPR RI telah membacakan surat dari Presiden Jokowi. DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap Hadi dalam waktu dekat.

    Saat ini, Hadi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. Ia sebelumnya pernah menduduki sejumlah posisi penting seperti Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan dan Sekretaris Militer Presiden.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.