Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jika Dilantik Jadi Panglima TNI, Ini Tugas Berat Hadi Tjahjanto

Reporter

image-gnews
Marsekal Hadi Tjahjanto diusulkan banyak pihak untuk menggantikan Gatot. Pada 2015, Hadi Tjahjanto diminta untuk menjadi sekretaris militer presiden. Dok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Marsekal Hadi Tjahjanto diusulkan banyak pihak untuk menggantikan Gatot. Pada 2015, Hadi Tjahjanto diminta untuk menjadi sekretaris militer presiden. Dok. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat, Asril Hamzah Tanjung, mengatakan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto bakal memiliki tugas berat jika disetujui Dewan dan dilantik menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu tugas beratnya nanti adalah menjaga stabilitas politik menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2018 dan Pemilihan Umum 2019. “Karena akan timbul gejolak luar biasa,” ujarnya, Senin, 4 Desember 2017.

Presiden Joko Widodo telah mengajukan Hadi sebagai calon Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo, yang akan pensiun pada 1 April 2018. Surat pengajuan itu ditandatangani Presiden pada 3 Desember lalu dan diantar Menteri Sekretaris Negara Pratikno ke DPR pada Senin, 4 Desember 2017. DPR lantas menggelar rapat Badan Musyawarah untuk membahas surat tersebut pada Senin sore, 4 Desember 2017.

Baca: Alasan Jokowi Pilih Hadi Tjahjanto sebagai Calon Panglima TNI

Asril memprediksi gejolak politik pada 2018 dan 2019 akan lebih besar dibanding dalam pilkada dan pemilu sebelumnya. “Itu prediksi kami,” ucap dia. Karena itu, kesiapan Hadi untuk mengamankan tahun politik tersebut bakal menjadi poin penting yang bakal ditanyakan anggota Dewan dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Pertahanan. Hingga Senin, 4 Desember 2017, belum ada jadwal penyelenggaraan tes tersebut. Hari ini, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk membacakan surat dari Presiden ihwal penunjukan Hadi.

Anggota Komisi Pertahanan dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan, mengatakan pilkada 2018 dan Pemilu 2019 merupakan tantangan terbesar bagi siapa pun yang akan menjadi Panglima TNI nanti. “Karena menyangkut keutuhan Indonesia, dan bagaimana strateginya ke depan,” katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Presiden Joko Widodo mengatakan Hadi merupakan sosok tepat pengganti Gatot. “Beliau memiliki kemampuan dan kepemimpinan yang teruji,” ujarnya di sela peresmian jalan tol Soreang-Pasir Koja, di Soreang, Kabupaten Bandung, Senin, 4 Desember 2017. Karena itu, ia yakin Hadi bisa membawa TNI menjadi lebih baik. “Bisa membawa TNI ke arah yang lebih profesional, sesuai dengan jati dirinya, yaitu tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional.”

Baca: Pergantian Panglima TNI, Gatot Nurmantyo: Presiden Lebih Tahu

Adapun Gatot menyerahkan soal pengganti dirinya ke Presiden Jokowi. Ia berharap Panglima TNI yang baru nanti bisa menghadapi tantangan tugas ke depan yang semakin berat. "Presiden yang menggunakan berdasarkan tantangan tugas ke depan," ujarnya, Senin, 4 Desember 2017.

AHMAD FIKRI | DEWI NURITA | CHITRA | SATRIA DEWI ANJASWARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Alasan Judi Slot Diminati Masyarakat Indonesia

1 hari lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Uang Judi Online Tembus Rp 327 Triliun, Alasan Judi Slot Diminati Masyarakat Indonesia

PPATK mencatat ada 3,2 juta pemain judi online di Indonesia


3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

1 hari lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
3,2 Juta Masyarakat Indonesia Main Judi Online, Perputaran Uang Rp 327 Triliun

Bagaimana langkah pemerintah menyikapi sekitar 3,2 juta masyarakat Indonesia merupakan pemain judi online?


Pemerintah Godok Satgas Pemberantasan Judi Online

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto (kanan), Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kiri) saat menghadiri upacara serah terima jabatan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dari Marsekal TNI Fadjar Prasetyo kepada Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono di Lapangan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jumat, 5 April 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Pemerintah Godok Satgas Pemberantasan Judi Online

Kemenkopolhukam menggodok pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online bersama sejumlah kementerian dan lembaga


Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

4 hari lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.


Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

5 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.


Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

9 hari lalu

Suasana di Kota Sorong saat TNI AL bentrok dengan Brimob Polri. TEMPO/Istimewa
Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.


Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

9 hari lalu

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) berangkulan saat ditanya awak media perihal bentrok anggota TNI AL dan Brimob Polda Papua Barat di Sorong. Keduanya juga bersalaman saat ditemui di Kantor Jasa Marga KM 70 Tol Cikampek Utama, Jawa Barat, Senin, 15 April 2024. Foto: ANTARA/Fath Putra Mulya
Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong


Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

10 hari lalu

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengecek bantuan usai upacara keberangkatan bantuan kemanusiaan untuk Palestina di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat 29 Maret 2024. Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan payung udara orang dan payung udara barang sebanyak 900 buah ke Yordania untuk disalurkan ke Palestina melalui metode airdrop menggunakan satu pesawat Hercules C-130J TNI AU. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.


TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

11 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan


Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

13 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

Operasi teritorial merupakan pendekatan TNI yang dilakukan dengan mengajak semua pihak membangun dan mensejahterahkan masyarakat Papua.