Minggu, 22 September 2019

KPK Siap Datang ke Sidang Praperadilan Setya Novanto

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hakim Kusno membuka sidang pertama Praperadilan yang diajukan Setya Novanto di PN Jakarta Selatan, 30 November 2017. Hakim menunda sidang karena ketidakhadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tempo/Fakhri Hermansyah

    Hakim Kusno membuka sidang pertama Praperadilan yang diajukan Setya Novanto di PN Jakarta Selatan, 30 November 2017. Hakim menunda sidang karena ketidakhadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tempo/Fakhri Hermansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Priharsa Nugraha mengatakan pihaknya siap datang pada sidang praperadilan tersangka kasus korupsi e-KTP Setya Novanto, 7 Desember 2017.

    Sebelumnya pada sidang praperadilan pertama  30 November 2017 KPK tidak hadir. "KPK akan datang, karena itu memang penundaan," ujar Priharsa di Gedung KPK, Senin, 4 Desember 2017. "Karena ada putusan hakim maka KPK akan hadir."

    Baca: Setya Novanto Siapkan 8 Saksi Ahli di Sidang Praperadilan

    Pada sidang praperadilan perdana KPK tidak hadir dan mengajukan surat permohonan penundaan sidang  minimal tiga minggu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan surat permohonan tersebut dengan menunda sidang selama satu minggu dari tiga minggu yang diajukan KPK.

    Setya Novanto mengajukan permohonan praperadilan kedua pada 16 November 2017. Ketua Umum Partai Golkar itu menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi e-KTP.

    Simak: Praperadilan Ditunda, Otto Hasibuan Siapkan Sidang E-KTP Setya

    Status tersangka Setya Novanto yang pertama gugur setelah permohonan praperadilannya dikabulkan oleh hakim tunggal Cepi Iskandar pada 29 September 2017. Hakim Cepi berasalan penetapan Setya sebagai sebagai tersangka oleh KPK tidak sah. Salah satu alasannya yaitu status tersangka Setya ditetapkan di awal penyidikan, tidak diakhir.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.