Anggota Wantimpres Menilai Tepat Jokowi Tunjuk Hadi Tjahjanto

Reporter

KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memberikan keterangan kepada wartawan setelah gladi resik acara HUT TNI AU ke 71 di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, 7 April 2017. TEMPO/Maria Fransisca

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto menilai penunjukan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima Tentara Nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo merupakan langkah yang tepat. 

Pernyataan itu disampaikan  Sidarto saat menghadiri acara Launching & Human Rights Outlook 2018  di kantor Amnesty International Indonesia, Gedung HDI Hive Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 4 Desember 2017.

Baca: Jokowi Ajukan KSAU Hadi Tjahjanto sebagai Calon Panglima TNI

"Panglima TNI selalu bergiliran. AU kelewatan, harusnya sebelum ini, tapi baru sekarang ditunjuk. Saya kira itu suatu pilihan yang tepat," kata Sidarto.

Sidarto melihat pemilihan Panglima TNI dari matra udara oleh Jokowi sudah tepat, terlebih dalam pembangunan poros maritim. Namun, menurut Sidarto, kekuatan alutsista udara Indonesia masih kurang jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Usia  Hadi Tjahjanto yang tergolong  muda dinilai Sidarto tidak menjadi masalah. "Saya terus terang, ini pilihan tepat. Saya tidak melihat soal usia, karena Kapolri juga usianya muda. Tapi mungkin regenerasi di kalangan ABRI, kepolisian juga sekarang saat yang tepat," ujar Sidarto.

Simak: Alasan Jokowi Pilih Hadi Tjahjanto sebagai Calon Panglima TNI

Sebelumnya pada Senin siang Jokowi mengajukan satu nama bintang empat ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret 2018. Satu-satunya nama yang diusulkan Jokowi adalah  Hadi Tjahjanto.

Sidarto meyakini bahwa TNI akan terus melakukan yang terbaik dan bersatu siapapun pemimpinnya. "ABRI sudah tumbuh sejak tahun 45. Selama ini juga dipimpin oleh angkatan yg berbeda-beda. Saya kira gak ada masalah, itu sudah suatu tadisi," kata dia.






Pemilihan Rektor Pertama UNS Era PTNBH, Tahapan Dimulai Hari Ini

3 hari lalu

Pemilihan Rektor Pertama UNS Era PTNBH, Tahapan Dimulai Hari Ini

Universitas Sebelas Maret atau UNS Solo menggelar rangkaian kegiatan Pemilihan Rektor Periode 2023-2028.


Konflik Warga dengan PT KAI, Aliansi Penghuni Rumah dan Tanah Negara Demo di Istana Negara Besok

25 hari lalu

Konflik Warga dengan PT KAI, Aliansi Penghuni Rumah dan Tanah Negara Demo di Istana Negara Besok

Aliansi Penghuni Rumah dan Tanah Negara Indonesia (APRTN) berencana menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara imbas konflik dengan PT KAI


Penerima Sertifikat Disarankan Tak Ambil Kredit Mobil, Jokowi: Gagahnya Hanya 6 Bulan

39 hari lalu

Penerima Sertifikat Disarankan Tak Ambil Kredit Mobil, Jokowi: Gagahnya Hanya 6 Bulan

Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah untuk 3000 masyarakat dari Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kabupaten Gresik.


Jokowi Perintahkan Hadi Tjahjanto Gebuk Mafia Tanah

39 hari lalu

Jokowi Perintahkan Hadi Tjahjanto Gebuk Mafia Tanah

Jokowi meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto untuk menggebuk mafia tanah yang menyulitkan masyarakat untuk mengurus sertifikat.


Kantor Pertanahan Jakut Buka Layanan Sabtu-Minggu, Warga Bisa Urus Sertifikat Tanah Sendiri

53 hari lalu

Kantor Pertanahan Jakut Buka Layanan Sabtu-Minggu, Warga Bisa Urus Sertifikat Tanah Sendiri

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyatakan Kantor Pertanahan Jakarta Utara kini buka layanan pada Sabtu-Minggu. Bisa urus layanan sertifikat tanah.


Muhammadiyah Dukung Penuh Keinginan Pemerintah Berantas Mafia Tanah

58 hari lalu

Muhammadiyah Dukung Penuh Keinginan Pemerintah Berantas Mafia Tanah

Muhammadiyah meminta masyarakat memantau dan mengawasi penyelesaian kasus mafia tanah.


Terdakwa Kasus Mafia Tanah Dituntut di Bawah 5 Tahun, Nirina Zubir: RIP Keadilan

58 hari lalu

Terdakwa Kasus Mafia Tanah Dituntut di Bawah 5 Tahun, Nirina Zubir: RIP Keadilan

Nirina Zubir kecewa dengan tuntutan jaksa terhadap tiga terdakwa kasus mafia tanah yang menurutnya tidak memberikan efek jera.


Alasan Kementerian ATR/BPN Tambahkan Baret dan Lainnya di Seragam Baru

28 Juli 2022

Alasan Kementerian ATR/BPN Tambahkan Baret dan Lainnya di Seragam Baru

Kementerian ATR/BPN memerlukan keikutsertaan para gubernur, kepolisian, aparat penegak hukum, dan lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas.


Pegawai Kementerian ATR/BPN Pakai Baret hingga Tongkat Komando, DPR: Mereka Bukan Penegak Hukum

28 Juli 2022

Pegawai Kementerian ATR/BPN Pakai Baret hingga Tongkat Komando, DPR: Mereka Bukan Penegak Hukum

Junimart menyebut yang diperlukan pegawai Kementerian ATR/BPN bukan baret dan tongkat komando, namun pikiran dan hati mereka selesaikan kasus tanah


Pejabat ATR/BPN Pakai Baret dan Tongkat Komando, Ini Alasan Hadi Tjahjanto

27 Juli 2022

Pejabat ATR/BPN Pakai Baret dan Tongkat Komando, Ini Alasan Hadi Tjahjanto

Menteri Hadi Tjahjanto memberikan penampilan baru kepada pejabat ATR/BPN dengan menyematkan baret dan tongkat komando kepada mereka.