Imparsial Minta Panglima TNI Mendatang Hindari Manuver Politik

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Ade Supandi (kiri) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Hadi Tjahjanto saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 Oktober 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Ade Supandi (kiri) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Hadi Tjahjanto saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 18 Oktober 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta – Direktur Imparsial Al Araf meminta Marsekal Hadi Tjahjanto selaku Panglima Tentara Nasional Indonesia mendatang bersikap netral pada tahun politik 2018 dan 2019. Pernyataan Al Araf ini menyikapi diajukannya Hadi Tjahjanto ke Dewan Perwakilan Rakyat oleh Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI.

    “Menjelang tahun politik Panglima TNI baru harus netral. Tidak berpolitik dan tidak melakukan manuver politik,” ujar Al Araf saat dihubungi Tempo, Senin, 4 Desember 2017.

    Baca: Jokowi Ajukan KSAU Hadi Tjahjanto sebagai Calon Panglima TNI

    Pelaksanaan pilkada serentak 2018 dan pemilihan umum 2019, menurut Al Araf, penting bagi Panglima TNI untuk bersifat netral secara politik dan lebih berfokus pada pengamanan dan pertahanan negara

    “Kebijakan dan langkah-langkah politiknya harus minim, begitu juga tindakan serta manuver politiknya,” kata Al Araf.

    Menurut dia Panglima TNI baru tidak perlu membuat pernyataan-pernyataan politik dan melakukan langkah-langkah politik praktis. Sebagai alat pertahanan negara, ujar Al Araf, Panglima TNI harus fokus pada tugasnya.

    Simak: Isi Surat Jokowi Soal Pemberhentian Panglima TNI Gatot Nurmantyo

    “Fokus pada pembangunan kesejahteraan prajurit, modernisasi alutsista, fokus menghadapi ancaman dari luar dan lain sebagainya,” ujarnya.

    Untuk mengantisipasi manuver-manuver politik Panglima TNI, kata Al Araf, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang harus melakukan pengawasan. “Netral secara politik itu penting, dan DPR harus mengawasi,” ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.