Sekjen PPP: Akan Lebih Baik jika Ketua DPR Setya Novanto Diganti

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekertaris Jenderal PPP Arsul Sani usai menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk

    Sekertaris Jenderal PPP Arsul Sani usai menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk "Memotret Kinerja KPK" di Bakoel Koffie, Cikini Raya, Jakarta, Senin, 4 Desember 2017. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani, mengatakan akan lebih baik jika Ketua DPR Setya Novanto dapat diganti secepatnya. "Lebih baik untuk DPR," katanya setelah menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk "Memotret Kinerja KPK" di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Senin, 4 Desember 2017.

    Ditetapkannya Setya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) berdampak buruk terhadap DPR. Arsul menambahkan, ketika pemimpinnya menjadi tersangka dalam proses hukum, mau tidak mau citra DPR sebagai lembaga negara akan semakin memburuk. "Kebetulan DPR ini soal citra urutannya agak payah," kata pria yang juga Sekretaris Jenderal PPP ini. "Tambah payah lagi."

    Baca juga: Pemeriksaan Setya Novanto, MKD: Hasilnya Akan Dikonfirmasi Dulu

    Selain itu, menurut Arsul, dengan diganti, Setya dapat fokus menjalani kasus yang saat ini sedang menjeratnya. "Agar tidak lagi terbebani dengan urusan-urusan DPR," ujarnya

    KPK menetapkan kembali Setya sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP. Sebelumnya, Setya pernah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus yang sama pada 17 Juli 2017. Namun pada 29 September 2017 status tersangkanya gugur.

    Sebelumnya, politikus Golkar, Aziz Syamsuddin, mengklaim sudah berdiskusi dengan Setya tentang rencana pengunduran dirinya dari Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR. Meski begitu, Aziz belum bisa memastikan kapan persisnya.

    Baca juga: Benarkah Setya Novanto Bersedia Mundur Pekan ini?

    "Beliau (Setya Novanto) tinggal mencari hari, bulan, dan tanggal yang tepat," ucapnya, Ahad kemarin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.