TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek mengatakan Indonesia merupakan negara dengan penyakit tuberkulosis (TB) tertinggi kedua di dunia. “Ini perlu segera ditangani agar target Indonesia bebas TB pada 2050 tercapai,” katanya dalam acara Akselerasi Menuju Indonesia Bebas Tuberkulosis di Hotel Redtop, Jakarta Pusat, Senin, 4 Desember 2017.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, yang hadir dalam acara itu, mengatakan penanganan serta pencegahan TB perlu diakomodasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). “Dengan forum ini, kami akan memberikan atensi bahwa setiap perencanaan anggaran daerah harus memasukkan pos anggaran, baik tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten, untuk masalah TBC," ucapnya.
Baca Juga:
Baca:
Indonesia Dukung Eliminasi TB Tahun 2030 ...
Puan Maharani: Tuberkulosis Tantangan Berat ...
Penanganan TB, kata Tjahjo, tidak boleh hanya mengandalkan peran Kementerian Kesehatan. Ia juga meminta data yang terkait dengan anggaran, yang diberikan Menteri Kesehatan kepada semua puskesmas, termasuk puskesmas pembantu dan paramedis. Data itu akan digunakan Kementerian Dalam Negeri untuk mengawasi daerah perihal alokasi anggaran.
Menurut Tjahjo, daerah perlu menetapkan skala prioritas dalam menentukan alokasi anggaran. Banyak daerah yang asal menyerap anggaran habis, tapi tidak fokus. Kini, kata dia, hal tersebut harus difokuskan. “Daerah dengan angka TB paling besar harus ada pos anggaran,” ujarnya. Hal itu, kata Tjahjo, merupakan kewenangannya untuk mengkoordinasikannya.
Karyawan yang terkena TB, baik di pemerintahan maupun perusahaan swasta, harus mendapat izin cuti agar dapat menjalani pengobatan hingga tuntas serta tidak boleh langsung dipecat. "Harus diberikan izin, ya, sama seperti orang hamil. Ini nomor dua terbesar di dunia, lho."
Baca juga:
Meski Berat, Indonesia Dukung Eliminasi ...
Tak Hanya ke Paru-paru, Tuberculosis Juga ...
Menurut Tjahjo, TB merupakan masalah yang sangat penting bagi kementeriannya. Penanganan serta pencegahan TB merupakan infrastruktur sosial yang mencakup isu kesehatan dan pendidikan. Keduanya, Tjahjo menambahkan, merupakan prioritas utama pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Dua itu yang kami minta (alokasi anggaran) oleh daerah,” ucapnya. Tjahjo menuturkan pos anggaran itu akan diteliti.
RIANI SANUSI PUTRI
