Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Segera Gelar Fit and Proper Test untuk Calon Panglima TNI

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun. Dok.TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun. Dok.TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) untuk Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Hadi Tjahjanto. Dia dipilih Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Gatot Nurmantyo.

"Diupayakan fit and proper test dapat dilakukan pada pekan ini," kata Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Tubagus Hassanudin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 Desember 2017.

Baca juga: Jokowi Ajukan KSAU Hadi Tjahjanto sebagai Calon Panglima TNI

DPR, kata Hassanudin, akan segera melakukan rapat badan musyawarah atau Bamus pada siang nanti. "Rapat Bamus akan dilaksanakan siang ini, karena persyaratan harus dibacakan dalam rapat paripurna. Setelah itu, fit and proper test akan segera dilaksanakan," tuturnya.

Menurut dia, waktu pelaksanaan fit and proper test pada pekan ini sudah tepat. "Jadi kami juga menimbang, masa reses DPR akan dimulai pada 13 Desember 2017 ini."

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menerima surat dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno terkait dengan nama calon pengganti Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo, pagi tadi.

Gatot bakal pensiun pada Maret 2018. Penggantian Panglima TNI akan ditempuh melalui pertimbangan dan persetujuan DPR. Kandidat Panglima TNI, sesuai dengan tradisinya, disyaratkan harus berpangkat bintang empat dan pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

Baca juga: Jawaban Presiden Jokowi Soal Pergantian Panglima TNI

Sebelumnya, koalisi sipil mendesak Jokowi segera menentukan nama calon Panglima TNI pengganti Gatot Nurmantyo yang akan pensiun. Mereka juga mendesak Jokowi menerapkan sistem rotasi dalam pemilihan Panglima TNI. Nama KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto pun diusulkan banyak pihak untuk menggantikan Gatot.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

3 hari lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.


Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

3 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.


Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

7 hari lalu

Suasana di Kota Sorong saat TNI AL bentrok dengan Brimob Polri. TEMPO/Istimewa
Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.


Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

8 hari lalu

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) berangkulan saat ditanya awak media perihal bentrok anggota TNI AL dan Brimob Polda Papua Barat di Sorong. Keduanya juga bersalaman saat ditemui di Kantor Jasa Marga KM 70 Tol Cikampek Utama, Jawa Barat, Senin, 15 April 2024. Foto: ANTARA/Fath Putra Mulya
Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong


Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

8 hari lalu

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengecek bantuan usai upacara keberangkatan bantuan kemanusiaan untuk Palestina di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat 29 Maret 2024. Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan payung udara orang dan payung udara barang sebanyak 900 buah ke Yordania untuk disalurkan ke Palestina melalui metode airdrop menggunakan satu pesawat Hercules C-130J TNI AU. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.


TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

9 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan


Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

11 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

Operasi teritorial merupakan pendekatan TNI yang dilakukan dengan mengajak semua pihak membangun dan mensejahterahkan masyarakat Papua.


Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

11 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.


TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

14 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

Panglima TNI disebut memerintahkan jajarannya untuk kembali menggunakan istilah OPM bagi kelompok yang selama ini disebut KKB atau KST.


Sederet Orang Dekat Jokowi yang Duduki Jabatan Penting, Terbaru KSAU Tonny Harjono

16 hari lalu

Presiden Joko Widodo melantik Marsekal Madya TNI Mohamad Tonny Harjono sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU)  di Istana Negara, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Tonny juga memiliki aset lainnya, seperti delapan mobil, seperti Toyota Land Cruiser, Land Rover MB, Mercedes-Benz 300SEL, BMW 520i, dan Mercedes-Benz 300G yang nilainya mencapai Rp 2.095.000.000. Ia juga melaporkan kas dan setara kas senilai Rp 845.032.382 dalam LHKPN-nya. TEMPO/Subekti.
Sederet Orang Dekat Jokowi yang Duduki Jabatan Penting, Terbaru KSAU Tonny Harjono

Jokowi melantik orang dekatnya, Tonny Harjono, sebagai KSAU. Pelantikan itu menambah daftar orang dekat Jokowi yang menduduki jabatan penting.