Jumlah Kampung KB Terus Meningkat

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Peserta Konferensi PPD BKKBN kunjungi kampung KB Sleman, Yogyakarta, Kamis, 30 November 2017

    Peserta Konferensi PPD BKKBN kunjungi kampung KB Sleman, Yogyakarta, Kamis, 30 November 2017

    INFO NASIONAL - Sesuai dengan arah pembangunan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang merupakan salah satu lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), diberi mandat mewujudkan sembilan agenda prioritas pembangunan (Nawacita) periode 2015-2019, khususnya agenda prioritas kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

    Selain mewujudkan agenda prioritas kelima, Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan berbagai kegiatan prioritas di dalamnya, senantiasa diarahkan untuk mendukung agenda prioritas ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta agenda prioritas kedelapan, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa.

    Sementara dalam rangka pelaksanaan revolusi mental, BKKBN berupaya melaksanakan penanaman nilai-nilai revolusi mental berbasis keluarga. Dengan pendekatan keluarga, sebagai unit terkecil dalam masyarakat, sekaligus wahana pertama dan utama, maka diharapkan nilai-nilai etos kerja, integritas, dan gotong royong, akan dapat lebih terinternalisasi bagi anggota keluarga maupun masyarakat sekitar.

    Melalui Program KKBPK, BKKBN menyusun strategi untuk mencapai target atau sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2019, yaitu menurunkan laju pertumbuhan penduduk (LPP) dan angka kelahiran total (total fertility rate atau TFR), meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR), menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), menurunkan angka kelahiran di kelompok umur remaja usia 15-19 tahun (age-specific fertility rate atau ASFR 15-19 tahun), serta menurunkan tingkat kehamilan yang tidak diinginkan di kalangan wanita usia subur (WUS) 15-49 tahun.

    Sejak 2016, BKKBN telah menerapkan kebijakan anggaran belanja tidak lagi berdasarkan money follow function, tetapi berdasarkan money follow program. Dari sisi reformasi kegiatan, saat ini semua kementerian atau lembaga diharuskan berkonsentrasi pada program atau kegiatan yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh rakyat.

    Terkait dengan hal ini, BKKBN telah mengevaluasi kembali berbagai kegiatan prioritas, agar lebih efektif efisien, mendukung upaya pencapaian target atau sasaran pembangunan baik nasional maupun daerah, serta dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat.

    Program BKKBN adalah pengembangan dan intensifikasi Kampung KB, mengembangkan strategi perencanaan program KKBPK dengan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial, pendayagunaan petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) atau penyuluh keluarga berencana (PKB) pascapengalihan status ke pusat menjadi penyuluh KKBPK, pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, integrasi pelayanan KB dalam sistem Jaminan Sosial Nasional, melakukan revolusi mental dengan mengedepankan integrasi kegiatan bersama mitra dalam program KKBPK, berperan aktif dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di tanah Papua, serta melakukan kegiatan inisiatif “Pilihanku” di empat provinsi.

    BKKBN melalui program pembangunan keluarga juga membangun karakter bangsa, anak, dan remaja, dengan kegiatan, seperti optimalisasi pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak sejak di kandungan sampai seribu hari pertama kehidupan (1.000 HPK); perencanaan kehamilan yang baik sejak pranikah dan selama mengandung; menurunkan angka fertilitas melalui pelayanan KB yang bermutu, merata, dan dapat diakses semua keluarga; mengembangkan kualitas keluarga melalui Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB-HI) dan Orang Tua Hebat, Bina Keluarga Remaja (BKR), Generasi Berencana (GenRe), serta Bina Keluarga Lansia (BKL).

    Sementara program Kampung KB merupakan inovasi strategis untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan prioritas Program KKBPK secara utuh di lapangan. Kampung KB sebagai model miniatur pelaksanaan total Program KKBPK secara utuh yang melibatkan dan bersinergi dengan kementerian atau lembaga, mitra kerja, stakeholder instansi terkait sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah, serta dilaksanakan di tingkatan pemerintahan terendah. Sejak dicanangkan Presiden Joko Widodo pada Januari 2016, di Cirebon, Jawa Barat, jumlah Kampung KB yang telah dibentuk terus berkembang.

    Kampung KB telah terbentuk di semua kabupaten atau kota di seluruh Indonesia (514 kabupaten atau kota). Target Kampung KB pada 2017 adalah setiap kecamatan di seluruh Indonesia terbentuk satu Kampung KB. Sampai dengan triwulan ketiga pada 2017, total yang sudah terbentuk adalah 5.505 Kampung KB, yang berada di 4.754 (66 persen) kecamatan dari total 7.160 kecamatan yang ada di Indonesia, atau masih ada 2.406 (34 persen) kecamatan yang belum membentuk Kampung KB. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?