Sekjen PKB: Kami Tidak Pernah Mencla-mencle Dukung Jokowi

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Abdul Kadir Karding, narasumber dalam training of trainers (ToT) Empat Pilar MPR, Banda Aceh, (30/9), (Dok. MPR)

    Abdul Kadir Karding, narasumber dalam training of trainers (ToT) Empat Pilar MPR, Banda Aceh, (30/9), (Dok. MPR)

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding menyatakan dukungan partainya terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak pernah mencla-mencle.

    "Kalau ditanya sikap, sampai hari ini kami tidak pernah mencla-mencle, kami akan tetap bekerja keras mendukung Pak Jokowi," ujarnya saat menanggapi hasil survei Indo Barometer terkait peta calon presiden dan partai politik bertajuk "Siapa Penantang Potensial Jokowi di 2019" di Ruang Atanaya II, Ground Floor Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta pada Minggu, 3 Desember 2017.

    Baca: PKB Sodorkan Muhaimin Dampingi Jokowi di Pilpres 2019

    PKB sebagai partai pendukung pemerintah, menurut Karding, ini akan menjadi tantangan memacu kinerja Jokowi dan tingkat kepuasan masyarakat yang memang sudah ada data surveinya.

    Hasil survei terhadap 1.200 responden di 34 provinsi di Indonesia itu mencatat suara paling atas adalah Joko Widodo dengan perolehan 34,9 persen pemilih, diikuti Prabowo Subianto dengan 12,1 persen, Anies Baswedan 3,6 persen, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 3,3 persen dan Gatot Nurmantyo 3,2 persen. Hasil itu berdasarkan pernyataan terbuka dari responden.

    Politikus PKB itu menilai hasil survei calon wakil yang akan mendampingi Jokowi maju pilpres 2019 belum mengukur secara detail.

    Baca juga: Diminta Jadi Cawapres, Muhaimin: Kita Lihat Akhir Tahun Ini

    "PKB sendiri akhir-akhir ini banyak yang mengusulkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk didaulat menjadi calon wakil presiden. Tapi kami belum mengambil keputusan karena beliau akan berkonsultasi dengan para kiai, NU, dan para stakeholder," kata Karding.

    MOH KHORY ALFARIZI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.