Akbar Tanjung: Calon Ketua Umum Golkar Mengerucut ke Airlangga

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Akbar Tanjung melayat ke rumah duka Mar'ie Muhammad, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 11 Desember 2016. Tempo/Rezki A

    Akbar Tanjung melayat ke rumah duka Mar'ie Muhammad, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 11 Desember 2016. Tempo/Rezki A

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan Airlangga Hartarto adalah kandidat kuat Ketua Umum Partai Golkar. Sebanyak 31 Dewan Pimpinan Daerah yang setuju musyawarah nasional luar biasa disebutkan mayoritas memberikan dukungan pada Airlangga.

    "Sudah ada 31 DPD yang setuju munaslub, bahkan dukungan mengerucut pada nama Airlangga," kata Akbar saat acara pelantikan Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta di Imogiri, Bantul, Ahad, 3 Desember 2017.

    Baca juga: Agung Laksono: Airlangga Hartarto sudah Dapat Restu dari Jokowi

    Menurut Akbar pencalonan Airlangga yang saat ini menjabat Menteri Perindustrian itu juga disebut sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

    Airlangga berencana maju dalam munaslub Partai Golkar yang direncanakan berlangsung pada Desember ini. Munaslub digelar untuk mengganti Ketua Umum Golkar Setya Novanto yang kini berstatus tersangka dalam kasus korupsi e-KTP.

    Baca juga: Airlangga Hartarto Bisa Terpilih Aklamasi Jadi Ketua Umum Golkar

    Akbar mengatakan kasus yang menimpa Setya Novanto sudah sulit untuk dihindari secara hukum. Mau tidak mau Golkar harus bangkit dan menjadi lebih baik. Salah satu cara memperbaikinya adalah dengan cara munaslub.

    Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedy Mulyadi menyatakan munaslub merupakan proses politik. Tidak lagi berurusan dengan proses hukum berupa praperadilan yang sedang diajukan oleh Setya Novanto. "Harus dibedakan mana proses politik dan mana proses hukum," kata Dedy yang juga Bupati Purwakarta tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.