Bursa Ketua Golkar, Kemana Dukungan Aburizal Bakrie Bermuara?

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie. TEMPO/SG Wibisono

    Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie. TEMPO/SG Wibisono

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan bahwa dirinya tidak mendukung satu pun kader Golkar yang ingin menggantikan Setya Novanto sebagai ketua umum. Namun, Ia berkata bahwa semua kader Golkar yang menjadi ketua umum adalah figur yang baik.

    "Saya kira, semua calon yang maju itu baik. Saya dengar ada Airlangga Hartarto, ada Idrus Marham, ada Titik Soeharto," ujar pria yang akrab disapa Ical tersebut ketika ditemui di Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2017.

    Sebagaimana diketahui, sejak Ketua Umum Golkar non aktif Setya Novanto menjadi tersangka korupsi E-KTP, sejumlah kader di Golkar mengklaim siap menggantikan Setya. Dengan kata lain, mereka ingin Setya dilengserkan dari posisinya.

    BACA:4 Permintaan Aburizal Bakrie cs ke Idrus Marham cs

    Salah satu kader yang vokal siap menggantikan Ical adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Ia sudah menunjukkan keseriusannya dengan menemui Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bahkan, Airlangga mengklaim sudah mendapatkan dukungan dari 31 Ketua DPD 1 Golkar.

    Ical berkata, tidak pantas jika dirinya menentukan siapa kader yang pantas menjadi Ketua Umum Golkar. Apalagi, jika mengingat pra peradilan Setya Novanto belum dimulai.

    BACA: Aburizal Bakrie Membantah Mendukung Munaslub Golkar

    Sebagai catatan, Setya Novanto meminta dirinya tidak diberhentikan dahulu dari posisi Ketua Umum Golkar tanpa kesempatan membela diri. Adapun kesempatan membela dirinya adalah gugatan pra peradilan.

    "Tidak pantas kalau saya mengatakan yang pantas A, yang pantas B. Menurut saya, hal itu yang menentukan pemegang suara Golkar," kata Aburizal Bakrie.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.