Ahmad Dhani dan Umat Terbelah pada Reuni Alumni 212

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ahmad Dhani bernyanyi lagu berjudul

    Ahmad Dhani bernyanyi lagu berjudul "Bela Islam" dalam acara Reuni Alumni 212, di Silang Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 2 Desember 2017. TEMPO/Alfan Hilmi.

    TEMPO.CO, Jakarta -Musisi Ahmad Dhani menghadiri acara Reuni Aksi Bela Islam atau Reuni Alumni 212 di Monumen Nasional, Jakarta Pusat.  Ia menyebut aksi 212 hampir pasti membelah umat.

     "Kalau saya prediksi pasti terbelah. Yang datang ini umat Islam yang tidak bisa didikte oleh penguasa. Yang tidak datang ini yang bisa didikte," kata ujarnya. Dhani pun menilai aksi 212 sebagai reaksi dari dinamika politik di Jakarta selama dua tahun terakhir.

    Dhani mengilhami gerakan ini sebagai bentuk reaksi umat islam sebagai sikap politik. Dan dia memandang dengan demikian umat Islam wajib berpolitik.

    Baca juga: Amien Rais Soal Reuni Alumni 212: Jokowi Jangan Khawatir...

    "Pesannya sih saya melihatnya umat Islam boleh berpolitik, wajib. Dan saya rasa ini adalah reaksi," tukasnya

    Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon membantah pernyataan Ahmad Dhani bahwa aksi 212 membelah masyarakat. Menurut dia, aksi bela Islam sudah konstitusional. "Ini kan karena ada pihak tertentu yang melihat Islam ini sebagai masalah seolah mau memecah belah," ujar politikus Gerindra itu.

    Fadli tak menjawab secara tegas soal Aksi Bela Islam yang dinilai bermuatan politik. "Namanya kita hidup, masa dipisahkan antara politik, ekonomi, keagamaan, kebudayaan. Semua kan menyatu," kata Fadli. "Ini satu kegiatan keagamaan yang bagus."

    Ia pun membiarkan publik menilai gerakan aksi Alumni 212. Namun, Fadli memastikan tak ada politisasi dalam aksi tersebut. "Saya kira itu kurang cerdas saja menangkapnya," kata Fadli.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.