Gedung Eks Asrama Haji Resmi Jadi Aset Pemkot Cirebon

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menandatangani Naskah Hibah Penyerahan Aset Gedung Pusdiklatpri (eks. Asrama Haji), dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Cirebon, di ruang Adipura Kencana Balaikota Cirebon, Jumat 1 Desember 2017.

    Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menandatangani Naskah Hibah Penyerahan Aset Gedung Pusdiklatpri (eks. Asrama Haji), dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Cirebon, di ruang Adipura Kencana Balaikota Cirebon, Jumat 1 Desember 2017.

    INFO JABAR - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menandatangani Naskah Hibah Penyerahan Aset Gedung Pusdiklatpri (eks. Asrama Haji), dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada Pemerintah Kota Cirebon, di ruang Adipura Kencana, Balai Kota Cirebon, Jumat, 1 Desember 2017.

    Aher, sapaan akrab gubernur, berharap pemberian hibah Gedung Pusdiklatpri dapat memiliki manfaat bagi kemajuan pelayanan publik di Kota Cirebon. “Aset pemerintah ini supaya dimanfaatkan dengan baik. Karena itu, Pemerintah Provinsi berikan ke Pemerintah Kota Cirebon, semoga berguna untuk kemajuan kota dan kebutuhan masyarakat,” katanya. 

    Aher mengatakan hibah ini juga merupakan hibah silang, dalam kesepakatan penyerahan itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mendapatkan hak untuk alih pengelolaan lahan Taman Krucuk, Cirebon.

    Apalagi Taman Krucuk, memang perbaikannya dilakukan dari dana Pemerintah Provinsi. Aher berencana mengembangkan konsep technopark di kawasan tersebut, seiring majunya kawasan metropolitan Ciayumajakuning.

    Saat ini, Gedung Pusdiklatpri dipinjam pakai sebagai Universitas Nahdlatul Ulama. Dengan adanya penyerahan aset ini, Pemerintah Kota Cirebon akan mendapat kewenangan dalam mengelola gedung tersebut.

    Wali Kota Cirebon Nasrudin Azis menyatakan akan memanfaatkan gedung tersebut dengan sebaik-baiknya. “Saya akan maksimalkan untuk kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kota Cirebon,” ujarnya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.