Bachtiar: Usai Reuni Alumni 212, Jangan Lagi Gontok-gontokan

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bachtiar Nasir. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    Bachtiar Nasir. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemuka Agama Bachtiar Nasir berharap tidak ada sekat-sekat di internal umat Islam dan antaragama di Indonesia. Seluruh komponen, kata dia, bisa membangun bangsa bersama-sama. Ia menyampaikan hal itu saat menghadiri acara Reuni Alumni 212.

    "Misalnya antara kita dan rezim pemerintahan sekarang, saya tidak mau ada gontok-gontokkan lagi," kata Bacthiar di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu 2 Desember 2017.

    Baca: Anies Baswedan: Semangat Reuni Alumni 212 adalah Persatuan

    Ia juga berharap tidak ada lagi konflik antar-kelompok agama. Contohnya, ia melanjutkan, antara Banser dan Alumni 212.

    Dalam acara Reuni Alumni yang berlangsung di Monumen Nasional Jakarta tidak hanya dihadiri oleh umat Islam. Bachtiar mencontohkan, Lieus Sungkahrisma, tokoh non-muslim juga hadir. Kedatanggan Lieus, menurut Bachtiar, menjadi bukti antarumat beragama bisa saling berbaur.

    "Kalau ada masa lalu, sudahilah. Ini saatnya kita membangun kebersamaan," ujarnya.

    Acara Reuni Alumni 212 hari ini dihadiri sekitar 3 juta peserta. Bachtiar mengatakan, massa datang dengan membawa damai.

    Baca: Amien Rais Berharap Reuni Alumni 212 Menggema ke Seluruh Dunia

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah, mengatakan umat Islam di Indonesia itu moderat sehingga harus menjauhi paham-paham ekstrim. Menurut dia, hal itu adalah syarat satu bangsa, harus ada umat pertengahan.

    "Kita adalah umat yang menyampaikan salam yang berada di tengah, moderat," kaya Fahri pada para peserta Reuni Alumni 212.

    Fahri menilai ekstrimitas adalah proyek negara-negara barat. Menurut dia, ekstrimitas hanya dapat memecah belah bangsa dan bukan menjadi karakter umat Islam di seluruh dunia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.