Terdampak Debu Gunung Agung, Bandara Lombok Masih Ditutup

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bandar Udara Internasional Lombok (Bandara-BIL).  TEMPO/SUPRIYANTHO KHAFID.

    Bandar Udara Internasional Lombok (Bandara-BIL). TEMPO/SUPRIYANTHO KHAFID.

    TEMPO.CO, Mataram - Bandara Internasional Lombok masih ditutup terhitung mulai pukul 06.18 WITA, Jumat, 1 Desember 2017. Penutupan Bandara Lombok itu akan berlangsung hingga pukul 14.00 Wita. Hal itu dilakukan karena terkena dampak akivitas vulkanik Gunung Agung.

    General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, I Gusti Ngurah Ardita, merilis penutupan tersebut setelah menerima Notice to Airmen Nomor : B9075/17 Tanggal 1 Desember 2017. "Semua penerbangan datang dan berangkat dibatalkan. Sampai ada pemberitahuan berikutnya,’’ katanya.

    Baca: Bandara Lombok Ditutup Lagi, Ribuan Kamar Hotel Batal Dipesan

    Secara terpisah, Kepala Stasiun Meteorologi Bandara Internasional Lombok (Stamet BIL) Oral Sem Wilar mengutip laporan prakirawan Stasiun Meteorologi Bandara Internasional Lombok, pada Jumat, 1 Desember 2017, pukul 05.00 WITA dalam rapat Koordinasi di Emergency Office Centre LIA yang dipimpin Ngurah Ardita membahas sebaran debu vulkanik Gunung Agung baik dari data radar maupun Vulcanic Ash Advisory Center (VAAC) di Darwin. Dari kecenderungan arah angin maka diputuskan NOTAM penutupan LIA diperpanjang. ‘’Sampai dengan menunggu hasil rapat jam 11.00 siang ini,’’ ujarnya.

    Kepala Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat (Dispar NTB) Lalu Moh Faozal mengaku telah melakukan kordinasi untuk menanganani wisatawan asing yang terhalang penerbangan internasional karena penutupan Bandara Lombok sejak sepekan terakhir ini. ‘’Perlu penanganan khusus wisatawan asing karena tiadanya penerbangan,’’ ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.