Airlangga Hartarto Klaim Mantan Ketum Golkar Dukung Munaslub

Ketua DPD Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tiba di Kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jakarta, untuk menyampaikan kondisi internal Golkar dan pencalonan Airlangga. Istman /Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengklaim mantan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie mendukung diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar. Adapun dukungan itu diberikan oleh Aburizal, semalam.

"Saya sudah bertemu Pak Aburizal Bakrie semalam dan kami bicara panjang-lebar. Pada prinsipnya, menyetujui agenda munaslub," ujar Airlangga setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Kamis, 30 November 2017.

Baca: JK beri Wejangan kepada Airlangga dan Ketua DPD I Golkar

Sejumlah kader Golkar mendorong segera dilangsungkannya Munaslub Golkar terkait dengan posisi Ketua Umum Golkar yang masih diisi oleh Setya Novanto. Padahal, Setya sudah ditahan karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus korupsi e-KTP.

Sebanyak 31 Ketua DPD I Golkar diketahui telah sepakat untuk mendorong dilangsungkannya Munaslub Golkar. Ketua DPD Jawa Barat Dedi Mulyadi mengklaim dukungan diselenggarakan munaslub itu benar telah diberikan.

Baca: Yorrys Raweyai: Munaslub Golkar Digelar Sebelum 15 Desember

Airlangga mengatakan Aburizal Bakrie tak hanya setuju munaslub digelar, tapi setuju munaslub itu digelar pada Desember ini. Harapannya, munaslub bisa digelar pada pekan pertama Desember. "Paling lamban, pekan kedua Desember," ujarnya.

Menurut Airlangga, dia sudah berkomunikasi dengan pimpinan Partai Golkar dan calon ketua umum lainnya soal rencana munaslub itu. "Akan didudukkan dalam sidang pleno sehingga dibuatkan jadwal-jadwal terkait munaslub," ujarnya.






10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

7 jam lalu

10 Provinsi Dapat Rp 10 Miliar karena Dinilai Bisa Kendalikan Inflasi

Airlangga mengungkapkan ada sepuluh provinsi yang mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) karena mampu mengendalikan inflasi.


Partai Golkar Sambut Baik jika Ridwan Kamil ingin Bergabung

21 jam lalu

Partai Golkar Sambut Baik jika Ridwan Kamil ingin Bergabung

Politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan partainya terbuka jika Ridwan Kamil ingin bergabung. Tapi semua tergantung Ridwan Kamil sendiri.


Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

2 hari lalu

Pimpinan DPRD Depok yang Injak Sopir Truk tetap Terancam Sanksi Meski Sudah Damai

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri tetap terancam sanksi dari Partai Golkar setelah aksinya menginjak sopir truk viral


Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

3 hari lalu

Survei CSIS: Elektabilitas Demokrat Samai Golkar, PDIP Tertinggi

Tingkat elektabilitas PDIP mencapai 21,6 persen; Demokrat dan Golkar mencapai 11,3 persen.


Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

3 hari lalu

Puan Maharani Lanjut Safari Politik, PDIP: Keran Komunikasi dengan Golkar Sudah Dibuka

Puan Maharani akan melanjutkan safari politiknya. PDIP menyebut sudah berkomunikasi dengan Golkar. Tergantung kecocokan waktu.


Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

3 hari lalu

Survei CSIS: Golkar Populer di Pemilih Muda, Demokrat Paling Disukai

Golkar mencapai popularitas 94,0 persen dan kesukaan 75,9 persen.


Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

3 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Depok Injak Leher Sopir Truk, Petang Ini Dipanggil Tim Khusus Golkar

DPD Partai Golkar Kota Depok menjadwalkan pemanggilan terhadap Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri, Senin petang, 26 September 2022.


Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

6 hari lalu

Wakil Ketua DPRD Kota Depok yang Injak Sopir Truk Terancam Dipecat

Wakil Ketua DPRD Kota Depok Tajudin Tabri menginjak sopir truk dan menghukumnya untuk push up


Kejaksaan Agung Dalami Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemenko Perekonomian

8 hari lalu

Kejaksaan Agung Dalami Dugaan Korupsi Impor Garam di Kemenko Perekonomian

Pada 2018, terdapat 21 perusahaan importir garam mendapatkan kuota persetujuan impor garam industri dengan nilai sebesar Rp2,05 triliun.


Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

9 hari lalu

Politisi Jadi Anggota BPK, Ekonom: Bisa Terjadi Conflict of Interest

Terpilihnya politisi sebagai anggota BPK perlu menjadi perhatian karena rentan terjadi conflict of interest.