Airlangga Hartarto Klaim Mantan Ketum Golkar Dukung Munaslub

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPD Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tiba di Kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jakarta, untuk menyampaikan kondisi internal Golkar dan pencalonan Airlangga. Istman /Tempo

    Ketua DPD Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tiba di Kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jakarta, untuk menyampaikan kondisi internal Golkar dan pencalonan Airlangga. Istman /Tempo

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengklaim mantan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie mendukung diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar. Adapun dukungan itu diberikan oleh Aburizal, semalam.

    "Saya sudah bertemu Pak Aburizal Bakrie semalam dan kami bicara panjang-lebar. Pada prinsipnya, menyetujui agenda munaslub," ujar Airlangga setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada Kamis, 30 November 2017.

    Baca: JK beri Wejangan kepada Airlangga dan Ketua DPD I Golkar

    Sejumlah kader Golkar mendorong segera dilangsungkannya Munaslub Golkar terkait dengan posisi Ketua Umum Golkar yang masih diisi oleh Setya Novanto. Padahal, Setya sudah ditahan karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus korupsi e-KTP.

    Sebanyak 31 Ketua DPD I Golkar diketahui telah sepakat untuk mendorong dilangsungkannya Munaslub Golkar. Ketua DPD Jawa Barat Dedi Mulyadi mengklaim dukungan diselenggarakan munaslub itu benar telah diberikan.

    Baca: Yorrys Raweyai: Munaslub Golkar Digelar Sebelum 15 Desember

    Airlangga mengatakan Aburizal Bakrie tak hanya setuju munaslub digelar, tapi setuju munaslub itu digelar pada Desember ini. Harapannya, munaslub bisa digelar pada pekan pertama Desember. "Paling lamban, pekan kedua Desember," ujarnya.

    Menurut Airlangga, dia sudah berkomunikasi dengan pimpinan Partai Golkar dan calon ketua umum lainnya soal rencana munaslub itu. "Akan didudukkan dalam sidang pleno sehingga dibuatkan jadwal-jadwal terkait munaslub," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.