Kuasa Hukum Setya Novanto Tolak Permintaan KPK Tunda Praperadilan

Ketua DPR Setya Novanto kembali menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 23 November 2017. Setya Novanto juga diperiksa dalam kasus kecelakaan mobil Fortuner B 1732 ZLO yang ditumpanginya. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua tim kuasa hukum tersangka kasus korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik Setya Novanto, Ketut Mulya Arsana, mengatakan pihaknya menolak permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi menunda sidang praperadilan selama tiga pekan. Ia menilai penundaan ini tak sesuai dengan peraturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Ia pun mengaku telah memprediksi sikap KPK terhadap praperadilan tersebut. "Hal ini sudah kami perkirakan," kata Ketut dalam sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 30 November 2017.

Baca: KPK Tak Hadir, Sidang Praperadilan Setya Novanto Ditunda

Ketut menjelaskan bahwa praperadilan diatur dalam Pasal 77 KUHAP dan Pasal 82 KUHAP huruf c bahwa gugatan praperadilan dilakukan secara cepat dan hakim harus menjatuhkan putusan selambat-lambatnya 7 hari. "Demi hukum dan hak asasi manusia, klien kami, maka mohon pemeriksaan dilakukan dengan cepat tujuh hari tersebut," ujarnya.

Selain itu, Ketut menilai penundaan praperadilan bertentangan dengan asas praperadilan yang cepat. Ia pun meminta hakim menolak permintaan KPK tersebut. "Tidak ada dasar dan alasan untuk dikabulkan oleh yang mulia hakim tunggal perkara a quo," ujar Ketut. Awalnya, ia meminta hakim Kusno menunda sidang tidak lebih dari 3 hari terhitung sejak 30 November 2017.

Sidang perdana praperadilan tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik Setya Novanto ditunda. Hakim tunggal Kusno mengatakan penundaan dilakukan karena KPK tidak hadir dan meminta penundaan persidangan.

Baca: Anggota MKD Datangi KPK untuk Memeriksa Setya Novanto

Dalam persidangan, hakim Kusno membacakan surat keterangan yang diterima PN Jaksel tertanggal 28 November 2017. Ia mengatakan KPK mengajukan penundaan sidang praperadilan yang diajukan Setya Novanto minimal tiga minggu tehitung sejak sidang perdana digelar.

Hakim Kusno menjelaskan dalam pengaturan penundaan hukum acara praperadilan tidak diatur secara rinci sehingga ia mengacu pada hukum acara perdata. "Kalau salah satu tidak datang maka kewajiban hakim adalah untuk menunda sidang kemudian akan memanggil kembali yang bersangkutan," kata Kusno. Sidang akan dimulai lagi pada 7 Desember 2017.






5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

4 jam lalu

5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Cs menambahkan beberapa kasus P21, Ferdy Diansyah, dan konsorsium 303.


Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

20 jam lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.


Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

20 jam lalu

Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

Peringatan setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Institute dan AJI Jakarta meluncurkan Buku "Perlawanan Sehormat-hormatnya". Siapa saja yang hadir?


Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

22 jam lalu

Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

Sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis membuat Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

23 jam lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

1 hari lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

1 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

1 hari lalu

Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 pegawai KPK yang dipecar pada 30 September 2021 mendirikan organisasi nirlaba bernama IM57+ Institue.


Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

1 hari lalu

Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

Setahun lalu, 57 pegawai KPK dipecat karena dianggap tidak lolosTWK. Pertisiwa ini pun dikenal sebagai G30S TWK.


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

1 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah