Pemprov Jawa Barat Terus Dorong Pendidikan Inklusif

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pemprov Jabar Terus Dorong Pendidikan Inklusif

    Pemprov Jabar Terus Dorong Pendidikan Inklusif

    INFO NASIONAL - Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat Deddy Mizwar menyambut baik atas terselenggaranya Festival Seni Anak Berkebutuhan Khusus se-Jawa Barat 2017 di Museum Sribaduga, Bandung, Rabu, 29 November 2017.

    "Festival ini juga dapat menjadi wahana apresiasi kita terhadap keberhasilan SLB-SLB (sekolah luar biasa) yang ada di Jawa Barat. Sekaligus apresiasi terhadap kemampuan para peserta didik ABK serta menjadi dorongan bagi stakeholder untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap kemajuan dunia pendidikan," kata Demiz, sapaan akrab Deddy.

    Selain itu, kata Deddy, festival itu menjadi media yang efektif bagi para peserta untuk mengekspresikan minat, bakat, dan potensi mereka di bidang seni. Deddy menjelaskan, pada 2011, Jawa Barat mendapatkan anugerah Inclusive Award dari pemerintah. Lalu, pada tahun 2013, Jawa Barat ditetapkan sebagai Provinsi Inklusif oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Jawa Barat telah melakukan berbagai ikhtiar untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik, termasuk melalui penyelengaraan pendidikan inklusif,” ujarnya.

    Inti dari pendidikan inklusif, tutur Deddy, adalah memberi layanan pendidikan dalam keberagamaan, menghargai perbedaan tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosi, ekonomi, jenis kelamin, suku, budaya, tempat tinggal dan bahasa, serta mengakomodasi kebutuhan sesuai dengan kondisi masing-masing individu, termasuk  anak berkebutuhan khusus.

    Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menggulirkan berbagai program terkait dengan pendidikan inklusif di Jawa Barat. Misalnya, pembentukan kelompok kerja pendidikan inklusif, pemberian hibah bagi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, bantuan biaya pendidikan S1 dan S2 bagi guru, juga pelatihan bagi para kepala dan guru sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

    Deddy juga mengajak stakeholder menjalin sinergi yang lebih kuat, sehingga pendidikan inklusif dapat menjadi lokomotif pemerataan kesempatan pendidikan dan partisipasi sekolah selaras dengan semangat pendidikan untuk semua. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.