TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menganggap reuni aksi 212 sebagai kegiatan yang tidak perlu dilakukan. Sebab, kegiatan itu dianggap akan mengganggu aktivitas masyarakat.
"Saya kira tidak tepat saat ini kita ramai-ramai lagi massa reuni," katanya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 29 November 2017.
Baca juga: Wakil Kepala BIN Berharap Reuni Alumni 212 Berjalan Aman
Alumni aksi 212 berencana menggelar reuni aksi 212 pada 2 Desember 2017. Kegiatan itu untuk memperingati aksi 212 yang digelar pada tahun lalu. Saat itu, jutaan muslim menggelar aksi bela Islam menuntut proses hukum terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Alasannya, Ahok dianggap menistakan Al-Quran terkait dengan ucapannya tentang Surat Al-Maidah ayat 51.
Wiranto meminta semua pihak fokus mengambil bagian menjaga suasana kondusif terus berlangsung. "Jangan membuang energi pada hal yang tidak perlu," ujarnya.
Apalagi, kata Wiranto, dalam waktu dekat akan ada pemilihan kepala daerah di 171 wilayah. Hajatan politik daerah itu membutuhkan ketenangan dan suasana teduh agar masyarakat bisa memilih calon pemimpin yang terbaik.
Menurut Wiranto, aksi 212 pada 2016 merupakan gerakan temporer yang terkait dengan pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Di sisi lain, pilgub DKI Jakarta telah selesai dan menetapkan Gubernur DKI yang baru. Karena itu, seharusnya gerakan yang bersifat temporer tersebut sudah selesai.
Ini berbeda dengan reuni sekolah, universitas, atau paguyuban yang bersifat permanen. Reuni semacam itu, kata Wiranto, lazim dilakukan. Berbeda halnya dengan rencana reuni aksi 212.
"Kalau ada gerakan yang bersifat temporer, situasional, kemudian mengadakan reuni, dan alasannya juga saya belum tahu, maka sebenarnya pada situasi seperti saat ini, lebih baik kita menjaga kondisi kondusif," kata Wiranto.
