Uji Materi UU Pemilu, Saksi: Syarat Verifikasi Parpol Tak Relevan

Hakim Konstitusi dalam lanjutan sidang Gugatan Legalitas Hak Angket di Mahkamah Kontitusi, Jakarta, 13 September 2017. MK memutuskan tidak menerbitkan putusan sela atau provisi atas uji materi terkait hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerhati pemilu dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia, Said Salahudin menjadi saksi ahli dalam uji materi pasal verifikasi partai politik peserta pemilu dalam Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Said menjelaskan syarat verifikasi partai politik tidak dapat dijadikan alasan untuk meloloskan peserta pemilu 2014 menjadi peserta pemilu 2019.

“Pasal 173 tidak bisa dijadikan argumen pembenar bahwa peserta pemilu 2014 lolos verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2019. Persyaratan menjadi peserta pemilu 2014 sangat berbeda,” kata Said di ruang sidang Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Rabu, 29 November 2017. Adapun pasal 173 ayat (3) yang digugat menetapkan partai peserta Pemilu 2014 tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai peserta pemilu.

Baca: Uji Materi UU Pemilu, Tjahjo Minta Kedudukan Hukum Pemohon Dipertimbangkan

Said berpendapat situasi pemilu pada 2014 dan 2019 berbeda dengan adanya tambahan satu daerah otonomi baru menjadi 34 provinsi. Tambahan daerah otonomi baru ini, kata dia, membuat semua parpol calon peserta pemilu harus dikenakan syarat yang sama. “Tidak ada perlakuan hukum yang adil jika misalnya 12 parpol yang lolos pemilu sebelumnya hanya diverifikasi di satu daerah provinsi saja,” ujarnya.

Pada persyaratan Pemilihan Umum 2009 juga, Said menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan syarat kepengurusan di dua per tiga kepengurusan di tingkat provinsi. Beleid ini diubah menjadi syarat kepengurusan 100 persen pada persyaratan menjadi peserta pemilu pada 2014. Syarat tersebut juga sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi. “Mahkamah justru memerintahkan seluruh parpol, baik parpol baru maupun lama, semua wajib verifikasi untuk menjadi peserta pemilu 2014,” ujar Said.

Uji materi soal verifikasi partai peserta pemilu pada 2019 dilayangkan perwakilan dua partai: Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Persatuan Indonesia. Mereka mempermaslahkan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Pemilu yang dianggap tidak adil dan diskriminatif terhadap prasyarat verifikasi partai politik baru.

Baca: Ketentuan Ambang Batas Pencalonan Presiden Rawan Kolusi

Said pun menilai bahwa beleid ini berpotensi memunculkan peserta pemilu abadi karena tidak adanya batas waktu pelaksanaan pemilu. Menurut dia, undang-undang tidak menyatakan pemberlakuan verifikasi hanya untuk Pemilu 2019. “Kalau ini terus berlangsung, maka ini akan menjadi peserta pemilu abadi,” kaya dia. Ia menganggap ketentuan inilah yang menguntungkan partai politik peserta pemilu pada 2014.

Said pun menilai syarat verifikasi pada pemilu 2014 tidak bisa digunakan pada pemilu 2019. MK, kata dia, harus membatalkan Pasal 173 UU Pemilu karena bertentangan dengan UUD 1945. “Kalau pasal ini dibatalkan, maka menjadi netral dan objektif,” ujarnya.






Majelis Warga Deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024

16 jam lalu

Majelis Warga Deklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024

Majelis Warga deklarasikan Anies Baswedan untuk jadi Capres 2024.


Menjelang Pemilu 2024, Kenali Istilah Elektabilitas dalam Politik

1 hari lalu

Menjelang Pemilu 2024, Kenali Istilah Elektabilitas dalam Politik

Elektabilitas menjadi perbincangan menjelang pemilu 2024. Apa makna sebenarnya?


Koalisi Partai Politik, Apa Tujuan dan Pengaruhnya?

4 hari lalu

Koalisi Partai Politik, Apa Tujuan dan Pengaruhnya?

Pembentukan koalisi partai politik dilakukan dengan segala pertimbangan politis


Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

7 hari lalu

Partai Politik Sibuk Cari Capres 2024, Anies Baswedan: Enggak Ada yang Genit-genit

Anies Baswedan menyatakan sangat menghormati proses diskusi soal calon presiden 2024 yang sedang dilakukan partai politik.


Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

7 hari lalu

Anies Baswedan Sebut Partai Sedang Serius Pikirkan Capres 2024

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut partai politik sedang berproses menentukan calon presiden 2024.


Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

11 hari lalu

Politikus Gerindra Anggap Nomor Urut Partai Hanya soal Teknis

Namun politikus Gerindra ini mengakui, semakin kecil angka urutan partai politik maka akan semakin mudah untuk mengenalkan kepada masyarakat.


Anies Baswedan Bicara Siap Tarung Pilpres 2024, Belum Ada Panggilan Partai Politik

14 hari lalu

Anies Baswedan Bicara Siap Tarung Pilpres 2024, Belum Ada Panggilan Partai Politik

Anies Baswedan mengaku belum ada partai politik yang memanggil atau mengusung untuk menjadi calon presiden pada Pemilihan Umum 2024.


Soal Pilpres 2024, Anies Baswedan: Biarkan Partai Bentuk Koalisi

15 hari lalu

Soal Pilpres 2024, Anies Baswedan: Biarkan Partai Bentuk Koalisi

"Kalau ada yang mengusung, kami lihat. Kami tunggu nanti," kata Anies Baswedan ihwal kesiapannya maju di Pilpres 2024


KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik

16 hari lalu

KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik

KPK menilai peningkatan bantuan dana partai politik bisa mencegah terjadinya korupsi. Ongkos politik untuk menjadi kepala daerah di Indonesia, besar.


Anies Baswedan Bilang Siap Capres 2024 di Singapura, di Jakarta Hanya Acungkan Jempol

16 hari lalu

Anies Baswedan Bilang Siap Capres 2024 di Singapura, di Jakarta Hanya Acungkan Jempol

Anies Baswedan ogah mengomentari soal pemilihan presiden (Pilpres) 2024 kepada wartawan Indonesia.