INFO JABAR - Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan prihatin atas meninggalnya AM, siswa Sekolah Dasar (SD) Mekarjaya, setelah berkelahi dengan AR siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Ciapus 2 , Banjaran, Kabupaten Bandung pada Sabtu, 25 November 2017.
Netty berharap agar penanganan kasus ini tidak disamakan dengan penanganan dengan kasus kekerasan dengan pelaku orang dewasa. "Ketika kekerasan dilakukan oleh usia anak dan korbannya pun anak maka harus disiapkan perangkat penegak hukum yang memiliki perspektif atau cara pandang yang baik tentang anak," katanya, Senin, 27 November 2017.
Baca Juga:
Perkelahian sesama anak SD yang berujung maut itu terjadi pada Sabtu, 25 November 2017, sekitar pukul 09.00 WIB, di lapangan bola tak jauh dari SMK PGRI Banjaran, Kabupaten Bandung. Ketika itu, tim sepak bola kedua bocah itu sedang bertanding dalam rangkaian acara peringatan Hari Guru.
Menurut Netty, pemeriksaaan terhadap tersangka harus mempertimbangkan dampak psikologisnya. "Petugasnya tidak berseragam, tidak boleh ada sorotan kamera, tidak ada ekspose (gelar perkara). Dan kalimat serta cara tertentu yang biasa diberlakukan pada pelaku dewasa harus dihindarkan," ujarnya.
Pendampingan psikologis juga akan dilakukan tim P2TP2A "Pendampingan kepada keluarga korban dan keluarga pelaku. Termasuk juga pendampingan psikologis pada pelaku, agar pelaku tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak, yaitu mendapatkan pengajaran dan pendidikan," katanya.
Baca Juga:
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Nomor 11 tahun 2012 mengatur soal penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dan itu harus sebijak mungkin dilakukan. Anak yang menjalani proses peradilan harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
Melihat maraknya kekerasan lingkungan sekolah, Netty berharap sekolah mengiplementasikan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Sekolah Anak Berbasis Bebas Kekerasan. "Sejak kewenangan diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengelola SLTA Negeri, SMA, dan SMK Negeri maka saya dan Dinas Pendidikan sedang memformulasikan Permendikbud tersebut ke seluruh sekolah di Jawa Barat," ujarnya.
Saat ini, menurut Netty, salah satu institusi yang dipercaya mampu meredam kekerasan adalah sekolah. “Mudah-mudahan ini menjadi lecutan bagi kepala sekolah, guru, komite sekolah, pengawas, untuk melakukan pembinaan pada warga sekolah agar kekerasan dalam bentuk apa pun tidak terjadi," katanya. (*)
