Selasa, 17 September 2019

BP2TD Mempawah Wujud Keadilan Sosial di Indonesia

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • BP2TD Mempawah Wujud Keadilan Sosial

    BP2TD Mempawah Wujud Keadilan Sosial

    INFO NASIONAL - Kehadiran Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah merupakan wujud keadilan sosial di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Djoko Sasono saat  memimpin Upacara Pengantar Tugas para pegawai BP2TD Mempawah di Kampus BP2TD Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa, 28 November 2017.

    “Ini salah satu wujud keadilan sosial. Jadi, Kalimantan sekarang juga punya lembaga diklat transportasi,” ujar Djoko.

    Djoko menuturkan BPSDMP selalu berupaya mendekatkan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat di seluruh Indonesia. “Seperti BP2TD Mempawah ini, sekarang masyarakat Kalimantan tidak harus ke Jawa atau Sumatera untuk mendapatkan diklat transportasi, di sini sudah ada,” tuturnya.

    Dalam sambutannya, Djoko juga berharap kehadiran BP2TD Mempawah dapat menggali potensi sumber daya manusia (SDM) di wilayah Kalimantan dan sekitarnya. Hal itu bertujuan untuk menyokong pemenuhan SDM transportasi yang kompeten, khususnya bidang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan, “Sebagaimana kita diketahui, Kalimantan dikenal sebagai pulau seribu sungai, sehingga secara topografi angkutan sungai dan danau menjadi salah satu moda yang strategis dalam pemenuhan kebutuhan akan perpindahan orang dan barang di pulau ini. Dengan begitu, kebutuhan akan SDM yang ahli di bidang transportasi darat khususnya angkutan sungai, danau, dan penyeberangan akan sangat dibutuhkan,” ucapnya.

    BP2TD Mempawah merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPSDMP pertama dan satu-satunya di pulau Kalimantan. Kampus ini mulai dibangun sejak tahun 2012 di atas lahan seluas 20 hektare, dan pada tahun 2017 ini telah dapat beroperasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Mempawah.

    Kepala BP2TD Mempawah Tertib Sinulingga menyampaikan pihaknya saat ini terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk peningkatan SDM di wilayah kerjanya. “Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pemda, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, untuk pengembangan SDM di Kalbar ini. Tahun depan kami sudah sosialisasi di lima provinsi yang ada di Kalimantan,” kata Tertib.

    Tertib juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah mempunyai harapan besar akan hadirnya lembaga diklat transportasi ini. “Saat kami bertemu wakil bupati Mempawah waktu itu, beliau juga menyampaikan harapan agar kehadiran BP2TD Mempawah ini mampu mengangkat kualitas SDM di Kalimantan khususnya Mempawah, dan ini menjadi tantangan kami dalam mengelola diklat nanti,” ujarnya.

    Dia menambahkan bahwa di tahun 2018 lembaga diklat yang dia pimpin sudah mulai melaksanakan diklat jangka pendek (short course). “Tahun depan rencananya kita sudah mulai short course dan ada tujuh program yang akan kita laksanakan,” ucapnya.

    Program diklat tersebut merupakan Diklat Lalu Lintas Tingkat Pimpinan, Diklat Dasar Orientasi LLASDP, Diklat Pengelola Terminal Angkutan, Diklat Manajemen Operasi UPPKB, Diklat Teknis Kalibrasi Alat Uji, dan Diklat Penyegaran Lulusan Transportasi Darat. Dengan hadirnya BP2TD Mempawah, saat ini BPSDMP memiliki 27 lembaga diklat yang tersebar dari Aceh sampai Papua, yang terdiri dari enam lembaga diklat transportasi darat, 12 lembaga diklat pelayaran, delapan lembaga diklat penerbangan, dan satu lembaga diklat pembangunan karakter.

    Tidak hanya itu, BPSDMP juga berencana akan membangun lembaga diklat transportasi di Maluku dan Nusa Tenggara Timur.  “Saat ini kita masih melakukan studi untuk pembangunan Diklat Pelayaran di Maluku dan NTT, karena ada spesifikasi tertentu yang menjadi syarat kita bisa mendirikan lembaga diklat transportasi,” kata Djoko. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.