Ditanya Soal Khofifah, Mendagri: Biar Dijawab Presiden

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan revisi UU ormas telah selesai dibahas pemerintah, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, 10 Juli 2017. TEMPO/Lidwina Tanuhardjo

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan revisi UU ormas telah selesai dibahas pemerintah, di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, 10 Juli 2017. TEMPO/Lidwina Tanuhardjo

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo enggan berkomentar banyak soal rencana Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengajukan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur dalam pemilihan kepala daerah 2018.

    “Kan sudah dijawab oleh Mbak Khofifah,” kata Tjahjo usai acara rilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 November 2017.

    Baca: PAN Bakal Dukung Khofifah di Pilgub Jatim 2018

    Tjahjo juga enggan berkomentar saat ditanya apakah menteri yang mencalonkan diri akan mengganggu kinerja kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia mengatakan dirinya tidak memiliki kewenangan untuk berkomentar soal itu.

    Tjahjo pun irit bicara ihwal surat pemberitahuan yang dilayangkan Khofifah kepada Presiden Jokowi kemarin. Menteri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini mengatakan, Presiden-lah yang akan berkomentar dan menjawab surat tersebut. “Akan dijawab nanti oleh Pak Presiden, gitu aja,” ujarnya.

    Khofifah telah resmi didukung oleh Partai Demokrat dan Partai Golkar. Ketua PP Muslimat Nahdlatul Ulama ini dipasangkan dengan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak untuk maju dalam kontestasi pilkada Jatim 2018.

    Baca: Demokrat Siapkan Agus Yudhoyono untuk Jurkam Khofifah-Emil

    Saat ditemui usai bersilaturahmi dengan kiai, nyai, relawan pendukung, dan tokoh masyarakat se-Jawa Timur di kampus Institut Abdul Calim (IAC), Mojokerto, Jawa Timur pada Ahad, 26 November 2017, Khofifah Indar Parawansa mengatakan akan menyerahkan surat tersebut kepada Presiden pada Senin, 27 November 2017. Kendati begitu, dalam berbagai kesempatan Khofifah tak pernah membenarkan surat tersebut sekaligus pengunduran dirinya dari posisi Menteri Sosial.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.