TEMPO.CO, Bogor - Pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen di Istana Bogor membahas banyak hal. Salah satunya, menurut Presiden Joko Widodo, adalah kampanye hitam terhadap produk kelapa sawit di Eropa.
"Saya menyampaikan perhatian serius Indonesia terhadap tindakan diskriminatif dan kampanye hitam terhadap kelapa sawit di Eropa," ujar Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan di Istana Bogor, Selasa, 28 November 2017.
Baca: Bertamu, PM Denmark Bawa Album Metallica ...
Indonesia beberapa kali menyampaikan kritik keras terhadap resolusi Uni Eropa yang bertajuk Report on Palm Oil and Deforestation on Rainforest. Menurut pihak Indonesia, resolusi itu bersifat diskriminatif karena menyatakan produk kelapa sawit Indonesia adalah hasil dari penggundulan hutan dan eksploitasi pekerja anak.
Selain karena diskriminatif, pemerintah Indonesia juga mempermasalahkan resolusi itu karena Uni Eropa menyarankan penggantian investasi dari minyak sawit ke minyak canola, minyak dari biji bunga matahari. Bahkan, Uni Eropa melarang pemakaian biodiesel berbasis sawit mulai 2020 dan akan memberlakukan sertifikasi tunggal kelapa sawit.
Presiden Joko Widodo meminta dukungan Denmark untuk menghentikan kampanye hitam itu. Harapannya, resolusi Eropa tentang minyak sawit bisa berubah agar tidak mengganggu keberlanjutan pengelolaan kelapa sawit di Indonesia.
Baca juga: Denmark Minta PM Turki Tunda Kunjungan
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengamini pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia meminta dukungan kepada Denmark soal Resolusi Uni Eropa tentang kelapa sawit. Menurut Menteri Retno, PM Rasmussen berjanji akan menindaklanjuti keluhan itu.
"PM Rasmussen mengatakan akan menindaklanjuti isu keberlanjutan pengelolaan kelapa sawit di Indonesia dari waktu ke waktu," ujar Retno. Menteri mengatakan Indonesia memiliki data valid mengenai pengelolaan kelapa sawit. Indonesia menawarkan kerja sama riset dengan Denmark.
