IDI Akan Periksa Dokter yang Pernah Merawat Setya Novanto

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Foto kondisi Ketua DPR Setya Novanto yang diperlihatkan oleh pengacaranya saat menjalani perawatan di RS Medika Permata Hijau, Jakarta, 16 November 2017. TEMPO/Subekti

    Foto kondisi Ketua DPR Setya Novanto yang diperlihatkan oleh pengacaranya saat menjalani perawatan di RS Medika Permata Hijau, Jakarta, 16 November 2017. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Foto-foto saat Setya Novanto terbaring di Rumah Sakit Premier Jatinegara dan Rumah Sakit Medika Permata Hijau ikut menjadi perhatian Ikatan Dokter Indonesia. Sebelumnya warganet menilai ada kejanggalan dalam foto-foto Setya Novanto tersebut.

    Namun, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis mengatakan penyimpangan praktik kedokteran tidak bisa hanya disimpulkan melalui foto yang beredar di media sosial.

    Baca juga: Sri Mulyani Ingatkan Pengacara Setnov Laporkan Kekayaan

    “IDI perlu memastikan penyimpangan tersebut benar dilakukan oleh dokter atau ada pihak lain di fasilitas kesehatan yang melakukan hal itu kepada pasien,” ujar Ilham di PB IDI, Jakarta Pusat, Selasa, 28 November 2017.

    Ilham mengatakan, PB IDI melalui MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) di pusat telah berkordinasi dengan tingkat cabang dan wilayah untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang terkait dengan Setya Novanto. Hasil pemeriksaan tersebut, kata Ilham, akan dilaporkan oleh MKEK Wilayah ke MKEK Pusat dalam waktu dekat.

    “Pelanggaran yang dibuktikan melalui persidangan akan dijatuhi sanksi etik sesuai dengan berat atau tidaknya pelanggaran,” ujar Ilham.

    Baca juga: Sri Mulyani: Pajak Pengacara Setya Novanto Akan Ditindaklanjuti

    Menurut Ilham, masyarakat harus turut aktif melapor jika menemukan dugaan pelanggaran saat dokter sedang melakukan penanganan medis, termasuk dokter yang menangani Setya Novanto. Ia mengatakan, apabila masyarakat merasa tidak puas atau menemukan kejanggalan pada pelayanan dokter, bisa disampaikan kepada MKEK.

    RIANI SANUSI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tujuh Poin Revisi UU KPK yang Disahkan DPR

    Tempo mencatat tujuh poin yang disepakati dalam rapat Revisi Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 atau Revisi UU KPK pada 17 September 2019.