Sikapi Pilkada Serentak 2018 Secara Dewasa

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota MPR RI Fraksi Partai Hanura Arief Suditomo, saat menjadi narasumber dialog pilar negara di Ruang Media Center Komplek  Parlemen, Senayan, Senin, 27 November 2017.

    Anggota MPR RI Fraksi Partai Hanura Arief Suditomo, saat menjadi narasumber dialog pilar negara di Ruang Media Center Komplek Parlemen, Senayan, Senin, 27 November 2017.

    INFO MPR - Pilkada serentak yang dihelat di 171 daerah pada 2018 berpotensi menimbulkan kegaduhan. Kegaduhan itu merupakan  polarisasi dari panasnya persaingan politik pada pemilu 2014 lalu. Karena itu masyarakat harus mewaspadai kemungkinan  munculnya pihak tertentu yang sengaja ingin membuat kerusuhan.

    Pernyataan itu disampaikan Anggota MPR RI Fraksi Partai Hanura Arief Suditomo, saat menjadi narasumber pada dialog pilar negara. Acara tersebut berlangsung di Ruang Media Center Komplek  Parlemen, Senayan, Senin,27 November 2017). Bersama Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin, Arief membahas tema "Pemantapan Persatuan dan Kesatuan".

     Karena itu, menurut Arief, semua elemen masyarakat harus melakukan pemantapan persatuan dan kesatuan nasional menghadapi ketatnya kontestasi politik pada 2018. Sebagai contoh masyarakat Jawa Barat yang akan melangsungkan pemilihan gubernur pada awal 2018, wilayah tersebut diprediksi akan mengalami kenaikan suhu politik.

    "Peringatan ini harus disampaikan agar masyarakat bersiap-siap. Agar, bila saatnya tiba, masyarakat sudah paham dan bisa mengatasinya dengan baik", kata Arief Suditomo.

    Ia berharap DPR dan Pemerintah melakukan kampanye, supaya publik makin pandai dalam  menghadapi hoax. Dengan begitu diharapkan publik  tidak akan  terhasut. Sementara media, kata Arief, harus menjaga  akurasi pemberitaannya. Dan bisa mempertanggungjawabkan pemberitaan yang disiarkan.

    "Yang pasti,   Pilkada 2018 akan makin ketat,  karena itu  publik harus lebih dewasa. Pada saat yang sama media harus turut menjaga ketenangan, dengan cara menyampaikan berita dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan", kata Arief.

    Irman Putra Sidin mengatakan, gerakan reformasi pada 1998,  direspon MPR RI dengan mengeluarkan Tap MPR V/2000, tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Tap ini mengakui, model persatuan era orde baru tidak  bisa digunakan untuk menata  persatuan pasca reformasi. Karena itu dibutuhkan cara baru untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan. 

    Bermodalkan kekayaan alam yang  dimiliki, daerah  merasa mampu mengurus diri sendiri, Selain itu daerah juga tidak mau lagi menyerahkan sumber daya alamnya dibawa ke pusat, untuk dibagi secara merata.

    "Daerah memiliki cukup  sumber daya alam yang membuat  mereka merasa mampu membangun sendiri, tanpa campur tangan Pusat.  Untuk mengakomodir kebutuhan itu yang dibutuhkan adalah otonomi," kata Irman menambahkan.,

    Pilkada menjadi gaduh, menurut Irman, karena ada kontribusi media sosial yang memperkeruh suasana. Selain itu, pilkada juga menjadi tidak elok,  lantaran diciderai dengan banyaknya praktek money politic.(*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.