Eks Dirut PT DGI Dudung Purwadi Divonis 4 Tahun 8 Bulan Bui

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Utama PT Duta Graha Indah (PT DGI) Dudung Purwadi (tengah) dikawal petugas seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK di Jakarta, 6 Maret 2017. KPK menahan Dudung Purwadi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di RS Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun 2009. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Direktur Utama PT Duta Graha Indah (PT DGI) Dudung Purwadi (tengah) dikawal petugas seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK di Jakarta, 6 Maret 2017. KPK menahan Dudung Purwadi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di RS Khusus Pendidikan Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun 2009. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhi vonis 4 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan terhadap mantan Direktur Utama PT Duta Graha Indah, Dudung Purwadi. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan.

    "Menyatakan terdakwa Dudung Purwadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata ketua majelis hakim, Sumpeno, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Senin, 27 November 2017.

    Baca juga: Eks Dirut PT DGI Dudung Purwadi Jalani Sidang Vonis Hari Ini

    Dudung merupakan terdakwa kasus tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata di Universitas Udayana, Bali, tahun anggaran 2009-2010. Tak hanya itu, Dudung didakwa melakukan pidana korupsi dalam proyek pembangunan Wisma Atlet dan gedung serba guna di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2010-2011.

    Dalam surat dakwaan yang dibacakan pada 31 Oktober 2017, Dudung diduga bersama-sama dengan mantan Bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazarudin, dan Kepala Biro Umum dan Keuangan Universitas Udayana Made Meregawa melakukan kesepakatan dalam pengaturan proyek. Mereka berperan memenangkan PT DGI sebagai rekanan proyek rumah sakit sehingga menguntungkan perusahaan tersebut Rp 6,78 miliar pada 2009 dan setidaknya Rp 17,998 miliar pada 2010.

    Adapun dalam proyek pembangunan Wisma Atlet, perbuatan Dudung menyebabkan PT DGI mendapat keuntungan Rp 42,717 miliar serta memperkaya Nazaruddin Rp 4,675 miliar dan Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Palembang Rizal Abdullah Rp 500 juta, sehingga seluruhnya merugikan negara hingga Rp 54,7 miliar.

    Dalam kasus pembangunan rumah sakit, jaksa KPK menjerat Dudung  dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Sedangkan dalam kasus pembangunan wisma atlet, Dudung dituntut dengan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Dalam amar putusannya, hakim menilai semua unsur dalam pasal yang dijeratkan kepada Dudung sudah terpenuhi. Adapun dalam Pasal 2 ayat 1, majelis hakim memang menyatakan Dudung tidak terbukti memperkaya diri sendiri. "Namun terdakwa terbukti memperkaya orang lain, yaitu Nazaruddin dan PT DGI," ucap hakim Sumpeno.

    Atas putusan ini, majelis hakim juga memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. "Adapun masa kurungan yang dibebankan kepada terdakwa dalam putusan ini akan dikurangi dengan masa kurungan yang sudah dijalani," tutur hakim.

    Terkait dengan vonis tersebut, Dudung Purwadi masih pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau tidak. Jaksa KPK pun demikian.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.