DPD Golkar Yogyakarta Beri Sinyal Dukung Airlangga

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Haryadi Suyuti, Walikota Yogyakarta periode 2012-2016. Istimewa

    Haryadi Suyuti, Walikota Yogyakarta periode 2012-2016. Istimewa

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta Haryadi Suyuti mengisyaratkan akan mendukung Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai pengganti Ketua Umum Golkar nonaktif, Setya Novanto. Menurutnya, Airlangga bukan figur yang buruk. "Airlangga oke," ujarnya saat diwawancarai Tempo, Senin, 27 November 2017.

    Baca juga: Airlangga Hartarto Kantongi Izin Jokowi untuk Jadi Ketum Golkar

    Seperti diberitakan sebelumnya, Airlangga menyatakan siap menggantikan Setya, yang kini ditetapkan dan ditahan sebagai tersangka korupsi kartu tanda penduduk elektronik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Selain itu, Airlangga mengklaim telah mendapatkan restu dari Presiden Joko Widodo untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Golkar pada pekan lalu.

    Haryadi menjelaskan, Airlangga merupakan figur yang pas untuk menjadi Ketua Umum Golkar karena berpengalaman dan tak punya rekam jejak buruk. Selain itu, kata dia, Airlangga sudah lama berada di Kabinet Kerja Presiden.

    "Posisi beliau (Airlangga) sudah pas untuk sikap Golkar yang mendukung pemerintahan (Presiden Jokowi)," ucapnya.

    Walau mengisyaratkan mendukung Airlangga, Haryadi menyatakan tak ingin Golkar terpecah belah apabila musyawarah nasional luar biasa (munaslub) terlaksana. Munaslub merupakan mekanisme yang dipakai Golkar apabila memutuskan memberhentikan dan mengganti Setya.

    "Dibanding siapa-siapa ketua umumnya, kami mengutamakan persatuan partai saja, jangan ada perpecahan lagi, sesuai dengan mekanisme saja," ujar Haryadi.

    PRIBADI WICAKSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.