Setya Novanto Tersangka, Elektabilitas Gerindra Salip Golkar

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kanan), berbincang dengan Aburizal Bakrie dan istrinya saat menghadiri pembukaan Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 30 November 2014. TEMPO/Johannes P. Christo

    Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto (kanan), berbincang dengan Aburizal Bakrie dan istrinya saat menghadiri pembukaan Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali, 30 November 2014. TEMPO/Johannes P. Christo

    JAKARTA--Partai Golkar kini harus mulai was-was jika tidak segera membenahi diri menyusul Setya Novanto, ketua umumnya ditahan karena kasus korupsi. Survei yang digelar Poltracking Indonesia yang dirilis Minggu 26 November 2017 menyebut, elektabilitas Partai Golkar kian menurun dan mulai disalip Partai Gerindra pimpinan Prbowo Subianto.

    Hasil survei Poltracking menyebutkan, dari sisi preferensi pemilih apabila pemilihan legislatif digelar sekarang ini, maka Gerindra memiliki elektabiltas 13,6 persen, sedangkan Golkar yang tengah dirundung persoalan internal memiliki elektabilitas 10,9 persen.

    BACA: Mengapa Jusuf Kalla Ingin Ganti Setya Novanto Sebelum Pemilu?

    Padahal, dalam Pemilu legislatif 2014, Golkar masih mememperoleh suara tertinggi kedua setelah PDI Perjuangan. PDI Perjuangan pimpinan Megawati Soekarnoputri masih menjadi pilihan responden dengan tingkat elektabilitas 23,4 persen.

    “Namun dengan tingginya undecided voters [pemilih yang belum menentukan pilihan] sebesra 28,8 persen peluang meningkatkan elektabilitas partai masih ada,” ujar Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda.

    Turunnya elektabilitas Golkar tersebut diduga karena masih adanya persoalan terkait dengan dugaan korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik yang menimpa Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto.

    Jika dijabarkan dari sisi pilihan, katanya, publik memilih parpol berdasarkan visi dan misi serta program kerja yang sesuai. Jumlah responden dalam kelompok ini mencapai 28,6 persen.

    Baca juga: JK: Citra DPR Ikut Terdampak Kasus Setya Novanto

    Kemudian, parpol dipilih karena memiliki tokoh partai yang diidolakan (17,8 persen), disusul kesesuaian agama pemilih, kepercayaan, dan ideologi (10,6 persen), serta memiliki kerabat yang menjadi simpatisan partai (7,3 persen).

    Survei ini dilakukan pada 8 hingga 15 November 2017 di 34 provinsi di Indonesia. Survei melibatkan 2.400 responden yang dipilih melalui metode stratified multistage random sampling dengan margin of error +-2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani membantah partainya menangguk untung dari kasus korupsi yang menjerat Setya Novanto. Menurut Muzani, peningkatan itu dicapai lantaran kerja-kerja yang dilakukan Partai Gerindra.

    BACA: JK: Setya Novanto Bukan Jaminan Golkar Ikut Jokowi di 2019

    “Gerindra tidak terbiasa memanfaatkan musibah partai lain demi kepentingan partai kami. Dan tentu saja kami prihatin,” kata Muzani dalam diskusi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu, 26 November 2019.

    Muzani mengatakan, survei yang dilakukan oleh Poltracking itu pun dimulai sebelum Ketua Umum Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk yang kedua kali. Muzani menampik keunggulan partainya karena ada pelimpahan suara dari pemilih Golkar sebelumnya yang beralih ke Gerindra.

    “Kalau sekarang ini posisinya bertambah kepercayaan dari rakyat itu karena beberapa konsep yang kami tawarkan dan jalan keluar soal pengelolaan aset negara,” ujar Muzani.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.