3 Hal yang Perlu Diperhatikan Jokowi Menurut Nurdin Halid

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di dampingi Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid (kedua kanan) dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (kanan) membuka puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-70 di Lapangan Karebosi Makassar, Sulsel, 12 Juli 2017. Harkopnas ke-70 digelar dengan tema Koperasi Menuju Pemerataan Kesejahteraan dan Masyarakat yang Berkeadilan untuk Memperkokoh NKRI. Foto: Sakti Karuru

    Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di dampingi Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid (kedua kanan) dan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo (kanan) membuka puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-70 di Lapangan Karebosi Makassar, Sulsel, 12 Juli 2017. Harkopnas ke-70 digelar dengan tema Koperasi Menuju Pemerataan Kesejahteraan dan Masyarakat yang Berkeadilan untuk Memperkokoh NKRI. Foto: Sakti Karuru

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla demi mempertahankan dan menaikkan elektabilitas menyongsong pemilihan umum 2019.

    “Ada tiga bidang yang perlu didorong untuk lebih fokus. Meningkatkan kinerja di bidang politik dan stabilitas nasional, ekonomi, dan penegakan hukum,” kata Nurdin di acara rilis “Temuan Survei Nasional Poltracking Indonesia: Evaluasi Pemerintahan Jokowi-JK Meneropong Peta Elektoral 2019” di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Ahad, 26 November 2017.

    Baca juga: Survei: Duel Jokowi Vs Prabowo Bisa Terulang

    Nurdin menggarisbawahi kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di bidang ekonomi. Pernyataan Nurdin ini berangkat dari hasil survei Poltracking Indonesia yang menyatakan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi yakni berada di angka 46,5 persen. Namun, angka ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi juga berada di angka yang sama.

    “Hampir semua penguasa jatuh karena ekonomi. Ini harus menjadi fokus. Karena yang puas hanya 46 persen, yang tidak puas juga 46 persen,” Nurdin.

    Terkait dua aspek lainnya, yakni di bidang politik dan stabilitas nasional dan penegakan hukum, hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi ketimbang di bidang ekonomi. Poltracking mencatat jumlah responden yang menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintah di bidang politik dan stabilitas nasional sebesar 31,7 persen. Angka ini selisih 14,4 persen dengan responden yang menyatakan puas.

    Selanjutnya, ketidakpuasan responden terhadap kinerja pemerintahan di bidang penegakan hukum yakni sebesar 39,9 persen, sedangkan yang puas sebanyak 45,9 persen.

    Survei ini dilaksanakan pada 8-15 November 2017 di 34 provinsi di Indonesia dan melibatkan 2.400 responden. Metode yang digunakan yaitu stratified multistage random sampling dengan margin of error +-2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

    Secara umum hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK secara keseluruhan mencapai angka 67,9 persen. Jika diurai lebih spesifik, publik yang merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi sebanyak 68 persen, sedangkan yang puas dengan kinerja Wakil Presiden Jusuf Kalla sebanyak 64,8 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.