Hari Bakti PU Lahir di Gedung Sate

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hari Bakti  PU Lahir di Gedung Sate

    Hari Bakti PU Lahir di Gedung Sate

    INFO JABAR - Peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum (Harbak PU) yang diperingati setiap tanggal 3 Desember, tak lepas dari sejarah perjuangan para pegawai Departemen Pekerjaan Umum yang mengorbankan nyawanya demi mempertahankan Gedung Sate.

    Saat itu tanggal 3 Desember 1945, tentara sekutu Belanda menyerang, mau mengambil alih Gedung Sate yang pada waktu itu merupakan kantor Departemen PU.  Berkat perlawanan tujuh pegawai PU, Gedung Sate dapat dipertahankan. Namun, ketujuh pegawai yang kini dijuluki Sapta Taruna itu gugur. Nama ketujuh pahlawan tersebut sampai saat ini diabadikan pada tugu di depan Gedung Sate. Mereka adalah Didik Ardiyanto, Muchtarudin, Suhodo, Rio Susilo, Subengat, Ranu, dan Suryono.

    Untuk mengenang jasa ketujuh pahlawan tersebut, setiap tahun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan doa bersama di depan tugu pahlawan Sapta Taruna Gedung Sate yang kini menjadi kantor Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. 

    Dalam peringatan Harbak PU ke-72  kali ini juga diadakan  Gowes PU yang start di Gedung Sate dan finish di kantor Kementerian PUPR Jakarta. "Jadi tepatlah di Gedung Sate sejarah PU yang sudah 72 tahun ini erat kaitannya dengan  Gedung Sate. Kalau ada yang belum tahu tanggal 3 Desember 1945 ada penyerbuan dari tentara sekutu yang menewaskan tujuh pegawai," ujar Wakil Gubernur  Jawa Barat Deddy Mizwar ketika melepas 700 peseta Gowes PU, Sabtu, 25  November 2017.

    Deddy berharap para peserta gowes meneladani semangat perjuangan pahlawan Sapta Taruna. "Saya harap kita bisa meneladani semangat mereka dengan menjaga kesehatan, sportivitas, sehingga dapat membangun semangat perjuangan kita masing-masing," katanya. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rincian Pasal-Pasal yang Diduga Bermasalah di Revisi UU KPK

    Banyak pasal dalam perubahan kedua Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, atau Revisi UU KPK, yang disahkan DPR, berpotensi melemahkan KPK.